Jakarta Mampu Jadi Ikon Destinasi Halal

Editor: Satmoko Budi Santoso

208
Direktur LPPOM MUI DKI Jakarta, Osmena Gunawan. Foto: Sri Sugiarti.

JAKARTA – Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik, Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) DKI Jakarta, Osmena Gunawan, mengungkapkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mampu menjalankan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 158 Tahun 2013 tentang  Tata Cara Sertifikasi Halal Restoran dan Non Restoran Halal.

Padalah, menurutnya, Jakarta sebagai ibu kota negara mampu menjadi ikon destinasi halal dengan menyajikan wisata kuliner yang memiliki sertifikasi halal yang dipadukan tempat-tempat representatif dengan fasilitas ibadah yang layak.

Sebagai landasan destinasi halal itu, tentu sebut dia, perangkatnya harus dipersiapkan terlebih dahulu. Contohnya, makanan khas atau oleh-oleh Jakarta yang halal, ke mana orang untuk membeli. Selama ini, belum ada tempat khusus oleh-oleh khas DKI Jakarta.

“Jakarta mampu jadi destinasi halal. Contoh paling konkret saja, Monas dan Setu Babakan harusnya ditata jadi ikon destinasi halal Jakarta,” kata Osmena kepada Cendana News di Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Menurutnya, di DKI Jakarta produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sudah bersertifikasi halal itu banyak, tetapi orang tidak disediakan tempat untuk memasarkan.

Dia berharap, pemprov DKI Jakarta mempunyai inovasi pemasaran produk-produk UMKM bekerja sama dengan stake holder. Misalnya, kata dia, pemilik mal. Membuat pojok mal untuk memasarkan produk atau oleh-oleh khas Jakarta yang telah mendapatkan sertifikasi halal.

“Jakarta, ibu kota negara Indonesia yang besar ini, ironis oleh-oleh khas Jakartanya nggak ada. Jadi ngapain padahal Pergub ada sejak 2013. Dinas Pariwisata sampai hari ini adem ayem saja,” tukas Osmena.

Untuk mewujudkan kota Jakarta sebagai destinasi halal, menurutnya, tidak semudah membalikkan telapak tangan karena diperlukan sinergi antara Dinas Pariwisata, pengusaha, Ormas dan unsur masyarakat untuk melaksanakan Pergub tersebut.

“Untuk membangun kota Jakarta sebagai destinasi halal semua harus terlibat. Alhamdulillah Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) bersedia untuk menyediakan pojok halal,” ujar Wakil Ketua LPPOM MUI Pusat ini.

Terkait teknis, menurutnya, tentu pengusaha-pengusaha tersebut harus memetakan tata letak pojok halal seperti apa di mal. Sehingga Jakarta sebagai pusat perdagangan, juga siap menyongsong turis dari Middle East, Turki dan negara Afrika yang berpenduduk Muslim.

Dia menegaskan, sebagai bangsa jangan sampai melepaskan peluang bisnis menjadikan Jakarta sebagai Kota Ramah Halal Dunia. Mengingat Korea dan Jepang yang penduduknya minoritas muslim mengambil pasar halal dan sukses mengembangkan.

Sementara Indonesia dengan penduduk Muslim terbesar dunia, kalah saing dalam pasar halal dunia. “Kita yang di depan mata berpenduduk muslim terbesar, dilangkahi begitu saja, kalah kiprahnya oleh negara Jepang dan Korea,” tegasnya.

Menurutnya, Sandiaga Uno semasa menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta pernah berjanji, gelaran Asian Games 2018, untuk katering harus bersertifikasi halal. Tetapi, realitasnya, tidak dijalankan. Padahal peraturan tersebut sudah dicanangkan.

Osmena menyebutkan, bahwa Undang-Undang (UU) No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal banyak yang tidak dilaksanakan, apalagi sekadar aturan. “Yang penting adalah kemauan dari stake holder menjalankan kepatuhan halal,” tutupnya.

Baca Juga
Lihat juga...