Jasa Besar Presiden Soeharto dalam Bidang Kependudukan

Editor: Satmoko Budi Santoso

536

JAKARTA – Hari Kontrasepsi Sedunia (World Contraception Day) diperingati setiap tanggal 26 September. Kampanye Hari Kontrasepsi Sedunia pertama kali diluncurkan di seluruh dunia pada 26 September 2007. Peringatan yang merupakan kampanye global memiliki visi setiap kehamilan adalah diinginkan dan direncanakan.

Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat mengenai penggunaan kontrasepsi, dan mengupayakan masyarakat, khususnya pasangan suami-istri muda, untuk mendapat informasi tentang kesehatan seksual serta reproduksi.

Banyak pasangan suami-istri melakukan program Keluarga Berencana (KB) dengan menggunakan alat kontrasepsi yang memang menjadi program pemerintah sejak zaman Orde Baru.

Gerakan KB yang dikenal sekarang, awalnya dipelopori oleh beberapa tokoh, baik di dalam maupun di luar negeri. Seperti di antaranya, Presiden Soeharto, yang menerima penghargaan medali emas dari PBB, atas jasa besarnya dalam bidang kependudukan.

Saat menerima penghargaan, Presiden Soeharto menyoroti tentang penduduk sebagai modal pembangunan. Konteks pembangunan selalu menjadi prioritas utama dalam tataran pembicaraan apa saja. Sepantasnya Presiden Soeharto dijuluki sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Sebagaimana dilansir dalam http://www.soeharto.co mengutip buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XI (1989), Jakarta:Antara Pustaka Utama, 2008.”

Dalam pidatonya, Presiden Soeharto mengawali dengan rasa syukur yang sangat dalam dan dengan segala kerendahan hati, dirinya menerima Penghargaan Kependudukan. Dari lubuk hati, ia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Sekretaris Jenderal, Direktur Eksekutif Dana Kependudukan PBB, dan Komite Pemilih Penghargaan, yang telah memilih dirinya untuk menerima penghargaan.

Dalam menangani masalah kependudukan, kata Presiden Soeharto, biar pun seorang pimpinan pemerintahan yang populer dengan seluruh pemerintahannya, tidak akan ada artinya tanpa partisipasi dari penduduk itu sendiri.

“Setiap pemerintahan, memang dapat saja membuat rencana besar untuk mengendalikan pertumbuhan atau menentukan arah perkembangan penduduknya,“ tegas Presiden Soeharto.

Presiden Soeharto membeberkan, bahwa dana yang memadai mungkin saja dapat dihimpun, dipinjam, atau dialihkan dari bidang-bidang lain guna keperluan tersebut.

“Namun, menurut hemat saya, pada akhirnya, kunci pokok dalam perkembangan penduduk terutama terletak pada sikap dan perilaku manusia yang menjadi penduduk negara itu. Baik sebagai perorangan, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat, maupun sebagai warga negara,“ papar Presiden Soeharto .

Menurut Presiden Soeharto, masalah kependudukan di Indonesia bukanlah hal sederhana. Masalah ini mempunyai banyak segi. Pada tahap-tahap awal malahan rumit, kadang-kadang sangat rumit dan peka sekali.

“Umumnya negara berkembang, kami mempunyai jumlah penduduk yang cukup besar, dengan pertumbuhan yang tinggi. Pada waktu memulai pembangunan nasional berencana 20 tahun yang lalu, penduduk kami berjumlah sekitar 120 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 2,3% setahun. Dewasa ini, jumlah itu telah mencapai 178 juta, dan untuk dasawarsa ke depan, masih akan bertambah terus,“ terang Presiden Soeharto.

Presiden Soeharto menyampaikan, bahwa pelaksanaan program KB nasional di Indonesia penuh dengan suka duka. Sebagian berupa kisah keberhasilan yang membuat berbesar hati. Kadang-kadang berupa kesulitan-kesulitan pelik yang membuat prihatin.

“Semuanya tadi saya utarakan di sini, untuk berbagi pengalaman dalam perjalanan umat manusia menuju kesejahteraan dan kebahagiaan,“ ungkap Presiden Soeharto.

Menurut Presiden Soeharto, salah satu kunci penting dari apa yang telah dicapai adalah komitmen politik.

“Begitu menandatangani deklarasi kependudukan pada tahun 1967, saya selaku Presiden secara langsung melakukan langkah-langkah untuk mengembangkan kebijaksanaan nasional kependudukan,“ tegas Presiden Soeharto.

Presiden Soeharto memaparkan, langkah-langkah dalam masalah kependudukan, seperti di antaranya, menggugah kesadaran para pemimpin dan tokoh masyarakat bahwa masalah kependudukan adalah masalah yang sentral dalam pembangunan nasional.

“Oleh karenanya, kami bangkitkan kesadaran pimpinan dan tokoh masyarakat mengenai mutlaknya usaha pengendalian penduduk. Ringkasnya, keluarga berencana berkembang menjadi gerakan nasional, mulai dari puncak pemerintahan sampai ke segenap pelosok desa,“ beber Presiden Soeharto .

Strategi dasar yang dikembangkan adalah kelembagaan dan pembudayaan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

“Berdasarkan strategi ini, maka KB bukanlah semata-mata masalah kuantitatif demografis serta masalah klinis kontrasepsi, tetapi menyangkut usaha untuk mengadakan perombakan tata nilai dan norma,“ tutur Presiden Soeharto.

Dengan demikian, kata Presiden Soeharto, program KB merupakan bagian dari usaha pembaharuan bangsa, memerangi kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakpedulian. Hal itu tercermin pada penggunaan kontrasepsi oleh pasangan usia subur yang meningkat drastis semenjak 1970 ialah dari hampir 0% menjadi 49%.

“Program KB yang semula memerlukan kampanye persuasi secara tekun, yang boleh dikatakan berlangsung dari pintu ke pintu, menjelma menjadi gerakan KB Mandiri. Wawasan tradisional yang bangga akan keluarga besar dengan anak banyak, kini berubah ke arah wawasan yang kami namakan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera,“ simpul Presiden Soeharto .

Sejarah mencatat, pidato kenegaraan Presiden Soeharto di hadapan sidang DPRGR pada tanggal 16 Agustus 1967 sebagai pidato untuk pertama kali pejabat tertinggi pemerintahan negara yang berpenduduk nomor lima terbesar di dunia menyatakan sikap peduli pada masalah kependudukan dan keluarga berencana. Sebagaimana dilansir dalam http://www.soeharto.co mengutip buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XI (1989), Jakarta:Antara Pustaka Utama, 2008.

Tahun 1967 itu, Indonesia menandatangani Declaration of Human Rights, yang antara lain menyebutkan bahwa adalah hak asasi manusia untuk menentukan jumlah anak yang dikehendakinya.

Inti dari deklarasi itu, tercakup dalam pidato bersejarah tersebut, karena pandangan visioner Presiden Soeharto melihat jauh ke depan, bahwa bangsa Indonesia menghadapi kenyataan pertambahan penduduk tidak akan seimbang dengan peningkatan jumlah pangan yang tersedia, baik yang diproduksi sendiri maupun yang diimpor.

Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus memberi perhatian serius pada usaha pengaturan kelahiran dengan gagasan KB yang dapat diterima oleh etika agama dan Pancasila.

Langkah pertama Presiden Soeharto memerintahkan Menteri Kesejahteraan Rakyat, Dr. KH Idham Chalid, untuk membentuk panitia ad hoc yang bertugas mempelajari kemungkinan KB dijadikan program nasional.

Dalam pertemuan antara Presiden Soeharto dengan Panitia Ad Hoc pada bulan Februari 1968, Presiden Soeharto menyatakan, pemerintah menyetujui Program Nasional KB yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan pemerintah.

Tak lama setelah itu, tepatnya pada tanggal 7 September 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1968 kepada Menteri Kesejahteraan Rakyat (Menkesra) yang isinya antara lain, untuk membimbing dan koordinasi serta mengawasi segala aspirasi dalam masyarakat di bidang KB.

Mengusahakan segera terbentuknya suatu badan atau lembaga yang dapat menghimpun segala kegiatan di bidang KB yang terdiri atas unsur­-unsur pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan instruksi tersebut, Menkesra mengeluarkan surat keputusan pada tanggal 11 Oktober 1968, tentang pembentukan tim yang menyiapkan pembentukan suatu lembaga KB.

Tanggal 17 Oktober dikeluarkan lagi SK tentang pembentukan Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) yang tugas pokoknya mewujudkan kesejahteraan sosial, keluarga dan rakyat pada umumnya dengan cara antara lain menjalankan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi usaha-usaha KB. Serta memberikan saran kepada pemerintah mengenai KB sebagai program nasional. Sehingga mulai tahun 1963 itu, kegiatan KB sudah didukung sepenuhnya oleh pemerintah.

Dukungan pemerintah ini adalah langkah penting, karena dengan itu laju perkembangan ke keluarga berencana pun dipercepat. Pihak-pihak dalam masyarakat yang berjuang bagi KB tak lagi diliputi keraguan dalam kegiatannya. Gerakan KB dirintis bukan dalam setahun-dua tahun, sebelum dijadikan program pemerintah.

Dapatlah dimengerti, mengapa pidato Presiden Soeharto tanggal 16 Agustus 1967 itu yang dilanjutkan dengan pembentukan lembaga KB, punya arti yang sangat penting dan bahkan menentukan dalam sejarah KB Indonesia.

Pemerintah menyetujui KB sebagai program nasional, bahkan mendukung dan mendorongnya. Tidak perlu lagi kerja diam-diam yang diselimuti rasa khawatir. Semua kini dilakukan terang­terangan, dengan dukungan banyak pihak.

LKBN yang didirikan tahun 1968 berstatus semi pemerintah. Kemauan politik untuk menanggulangi masalah kependudukan di Indonesia lebih dipertegas lagi dengan ditingkatkannya LKBN menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 1970 dengan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1970. BKKBN berstatus sebagai lembaga pemerintah non-departemen.

Pada prinsipnya, BKKBN mempunyai tugas pokok menjalankan fungsi koordinasi dengan titik berat pada bidang perencanaan, pengawasan dan penilaian. Sedangkan secara operasional program Kependudukan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah/organisasi swasta yang telah ada sebagai unit pelaksana.

Baca Juga
Lihat juga...