Jember Tempati Urutan Kedua dalam Tingkat Kerawanan Pemilu 2019

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

158
Komisioner Bawaslu Jember Devi Aulia Rohim. Foto: Kusbandono

JEMBER — Kabupaten Jember menempati urutan kedua tingkat kerawanan pelanggaran pemilu di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan hasil pemetaan dan penelitian yang dilakukan oleh badan pengawas pemilu (bawaslu) Provinsi terkait indeks kerawanan pemilu (IKP).

Komisioner Bawaslu Jatim, Nur Elya Anggraeni menyampaikan, pihaknya sudah melakukan penelitian dan pemetaan IKP di 38 Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur. Pemetaan ini  sebagai langkah antisipasi untuk meminimalisir pelanggaran.

“Ada empat dimensi yang menjadi ukuran untuk mengukur tingkat kerawanan terjadinya pelanggaran pemilu,” jelas Elya kepada Cendana News, Jumat (28/09/2018) pukul 14.56 WIB.

Diterangkan, keempatnya yakni konteks sosial, penyelenggaraan bebas dan adil, kontestasi dan partisipasi. Selanjutnya dibagi menjadi dalam 16 subdimensi.

Dari penelitian yang dilakukan Bawaslu Jawa Timur berdasarkan 16 subdimensi kerawanan tersebut, Kabupaten Jember menempati urutan kedua setelah Kabupaten Ponorogo.

“Urutan pertama yakni Ponorogo dengan 8 subdimensi kerawanan. Untuk Jember sendiri menduduki urutan kedua dengan 6 subdimensi kerawanan. Di antaranya, keamanan, partisipasi pemilih, pelanggaran kampanye dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintahan,” ujar Elya.

Menurut Elya, indeks kerawanan pemilu ini tentu harus menjadi alarm bagi pengawas pemilu Kabupaten-Kota untuk benar-benar melakukan pengawasan secara intensif.

“Paling tidak dengan IKP ini, pengawas di bawah sudah membuat rencana pola pencegahan pelanggaran pemilu yang harus dilakukan,” tuturnya.

Dikonfirmasi terpisah, Komisioner Bawaslu Jember, Devi Aulia Rohim mengatakan, IKP 2019 ini menjadi informasi penting bagi pihaknya dalam melakukan identifikasi lebih lanjut terkait kerawanan-kerawanan pelanggaran pemilu.

“Dengan adanya IKP 2019 ini kita sangat bersyukur. Ini menjadi informasi awal untuk mengidentifikasi kerawanan pelanggaran pemilu,” ujarnya.

Sejauh ini, lanjut Devi, pihaknya masih dalam tahap proses pemetaan dan penelitian, terkait titik-titik mana saja yang rawan terjadi pelanggaran pemilu.

“Kita sudah menginstruksikan kepada pengawas untuk melakukan pemetaan, sekaligus bagaimana langkah pencegahannya. Saat ini masih dalam proses,” ungkapnya.

Terkait dengan adanya potensi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN), Bawaslu Jember akan berkirim surat kepada Bupati yang isinya imbauan kepada ASN agar bersikap netral.

“Seperti yang sudah kita lakukan pada Pilgub kemarin, Bawaslu berkirim surat kepada Bupati agar ASN bersikap netral,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...