Kabupaten Karanganyar Dinilai Mendekati Ideal dalam Memerangi HOAX

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

337

SOLO — Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Solo, Jawa Tengah dinilai lebih ideal dalam memerangi informasi palsu atau hoax yang ada di dunia media sosial.

Kabupaten yang berada di lereng Gunung Lawu itu lebih unggul dibanding lima kabupaten dan Kota Solo karena telah menyiapkan pasukan penghalau hoax serta berani memberikan anggaran khusus.

Hal inilah yang diungkapkan salah satu penetili dari Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) Adriana Grahani saat Silaturahmi dan Deklarasi Masyarakat Solo Raya Damai Tanpa Hoax.

Dari penelitian yang dilakukan terhadap pemerintah, baik daerah dan kota yang ada di Solo Raya, Adriana menyebutkan, sudah ada konsentrasi khusus untuk melawan hoax yang dinilai sudah sangat meresahkan.

“Dari penelitian yang saya lakukan, ternyata masih banyak pemerintah daerah yang sama sekali belum ada anggaran untuk menangkal hoax. Tak hanya di Solo, tapi daerah sekitar, seperti Wonogiri, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri serta Solo juga belum ada anggaran khusus. Justru Karanganyar dan Sragen yang sudah ada anggarannya,” kata Adriana di sela-sela silaturahmi di Solo, Kamis (27/09/2018).

Di Sragen misalnya, Pemkab ekerjasama dengan Dinas Komunikasi telah mengucurkan anggaran hingga Rp125 juta per tahun yang digunakan untuk kampaye.

“Di Sragen sudah ada jejaring ataupun group Halo Warga yang telah diikuti sekitar 5.000 warga. Ini sudah lumayan,” terang dia.

Pemkab Karanganyar menurut Peneliti dari Fakultas Hukum UNS itu, lebih mendekati ideal dalam memerangi hoax. Selain juga mengucurkan anggaran yang sama yakni Rp 125 juta per tahun, Bumi Intarpari juga memiliki pasukan kuhsus untuk menangkal menyebarnya kabar bohong.

“Di antaranya sejumlah komunitas anti hoax yang berbasis media sosial seperti di facebook maupun lainnya,” tambahnya.

Selain fokus pada anggaran untuk menangkal hoax, Adriana juga menyebutkan jika politik dan sara menjadi konten yang paling banyak menjadi berita hoax.

“Dari survei masyarakat telekomunikasi menyebutkan pasca kasus Ahok, hingga Mei 2018 ada 58 kasus persekusi,” tandasnya.

Wakapolresta Solo menambahkan, untuk menangkal hoax imbuh dia, tidak hanya penegakan secara aturan yang harus ditegaskan, namun juga keterlibatan masyarakat dalam menangkal berita hoax tersebut. Sementara ditinjau dari tujuannya, hoax memiliki afiliasi untuk menyebarkan berita fitnah baik persoalan bisnis maupun pribadi.

“Sedangkan motif yang paling sering digunakan adalah motif politik, baik Pilkada, Pileg maupun Pilpres,” tambah AKBP Andi Rifai .

Pria yang mewakili Kapolresta Solo, Kombes Pol Ribut Hari Wibowo itu menyampaikan, isu SARA yang menempati konten paling mudah menjadi sasaran hoax untuk mengganggu stabilitas, baik lokal maupun nasional.

“Sebab seringkali yang berkaitan SARA menciptakan suatu situasi chaos atau kacau. Motif lain hoax adalah ekonomi dan untuk sensasi atau kepuasan pribadi,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...