Kader Posdaya Jangan Lahirkan Anak Telantar dan Putus Sekolah

Editor: Satmoko Budi Santoso

200
Ketua Harian Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Sumatera Barat Parlagutan Nasution/Foto: M. Noli Hendra

PADANG – Peran Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) tidak hanya dalam hal memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat dari kurang mampu menjadi lebih baik. Tapi, dalam berkehidupan sosial juga dituntut berperan.

Ketua Harian Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Sumatera Barat, Parlagutan Nasution, mengatakan, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Posdaya yang berada di tengah masyarakat merupakan ujung tombak pemerintah dalam hal menjangkau masyarakat lebih dekat.

Untuk itu, ia menilai, Posdaya hampir berperan dalam berbagai lini kehidupan, tidak hanya sisi ekonomi tapi juga sisi sosial. Apalagi dalam menjalankan Posdaya itu ada empat pilar yang perlu dijalankan sesuai dengan arahan Yayasan Damandiri, yakni pilar pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi.

“Begitu juga dengan pendidikan, karena pendidikan itu amat penting. Terutama bagi keluarga kurang mampu yang ada di pedesaan. Maka dari itu, LKKS berharap betul jangan sampai ada istilah anak putus sekolah atau anak terlantar. Posdaya harus bergerak untuk hal ini,” katanya, Sabtu (8/9/2018).

Parla melihat, sejauh ini banyak ditemui anak telantar, anak nakal, anak putus sekolah, hingga anak jalanan berkaitan erat dengan tidak adanya rencana berkeluarga pasangan suami-istri. Hal itu disinyalir disebabkan minimnya pengetahuan orangtua dalam hal berumah tangga.

Selain itu, persoalan lemahnya kondisi ekonomi keluarga. Sehingga tidak bisa mengantarkan anak-anak mereka ke jenjang pendidikan. Akibatnya, anak-anak jadi telantar, dan bermain di jalanan.

“Supaya anak jadi lebih baik, diharapkan kedua orangtua punya rencana yang terukur sesuai kesepakatan dan kemampuan dalam berumah tangga. Untuk itu, sangat diharapkan seluruh ibu-ibu yang tergabung dalam Posdaya menjadi contoh positif dalam berkeluarga,” ujarnya.

Ia menyebutkan, persoalan anak telantar ini sudah terdapat dalam Undang-undang pada Pasal 34 yang menetapkan bahwa fakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara oleh negara. Untuk itu, perlu juga bagi Posdaya untuk berperan dalam hal ini.

Menurutnya, sejauh ini hal yang telah dilakukan oleh Posdaya di berbagai daerah di Sumatera Barat sudah terbilang cukup baik. Terutama untuk membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat, kesehatan, dan pendidikan.

“Kita di LKKS juga mendapat anggaran dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk membantu Posdaya. Melalui anggaran itu, LKKS melakukan pembinaan,” sebutnya.

Selain menumpukan harapan ke Posdaya, untuk berperan dalam berkehidupan sosial seperti halnya mencari solusi tentang anak putus sekolah, LKKS juga turut memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat yang terjadi. Jadi, persoalan yang dihadapi oleh Posdaya akan diketahui oleh LKKS.

Persoalan membantu masyarakat kurang mampu, diakui Parla, merupakan target dari Posdaya dan LKKS. Karena LKKS menginginkan dengan adanya sejumlah kegiatan LKKS, mampu mengentaskan kemiskinan di Sumatera Barat.

“LKKS dibantu banyak pihak, mulai dari Yayasan Damandiri, sampai ke Baznas dan PT. Semen Padang,” jelasnya.

Baca Juga
Lihat juga...