Kaltim Targetkan 200 Unit ‘Proklim’ Kurangi Suhu Bumi

SAMARINDA – Program Kampung Iklim (Proklim) yang ditargetkan terbentuk 200 unit di Provinsi Kalimantan Timur pada 2030, diyakini dapat membantu program pemerintah dalam upaya mencegah naiknya suhu bumi.

“Saat Konferensi Perubahan Iklim di Paris tahun 2015, Pemerintah Indonesia bersama negara-negara yang bergabung sepakat untuk mencegah kenaikan suhu bumi hingga 2 derajat celcius,” kata Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur, Prof. Daddy Ruhiyat, di Samarinda, Senin (3/9/2018).

Untuk mewujudkan keinginan tersebut, kemudian Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) membuat berbagai terobosan, salah satunya adalah Proklim.

“Proklim adalah upaya aktif masyarakat secara langsung dalam program pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK),” ujarnya.

Partisipasi masyarakat dalam perubahan iklim dinilainya penting, karena Indonesia telah menandatangani perjanjian dalam Kesepakatan Paris saat Konferensi Perubahan Iklim (COP-21) pada 2015, yakni mencegah kenaikan suhu bumi.

Daddy melanjutkan, Indonesia juga telah mempersiapkan program pengurangan emisi sejak 2008, setelah Konferensi perubahan iklim di Bali (COP-13).

Sejak itu, Provinsi Kaltim kemudian melakukan pembangunan hijau, sehingga tahun ini Kaltim terpilih sebagai wakil Indonesia dalam program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF).

Keterlibatan dalam FCPF akan membuat Kaltim mendapatkan dana karbon (Carbon Fund), jika berhasil mengurangi emisi dari deforestrasi dan degradasi hutan.

“FCPF akan dimulai pada 2020 untuk jangka waktu lima tahun. Salah satu dari enam program FCPF adalah pengembangan Kampung Iklim yang saat ini diseriusi,” tuturnya.

Ia melanjutkan, saat ini sudah ada beberapa desa/kelurahan yang dipersiapkan menjadi Kampung Iklim melalui Proklim yang ditargetkan terbentuk 200 titik pada 2030, sehingga berbagai persyaratan dan kelengkapannya terus dimatangkan, agar bisa lolos dalam verifikasi Proklim.

“Mengingat saat ini belum ada satu pun desa/kelurahan yang lolos dalam penilaian KLHK untuk menuju Proklim, maka penting untuk dibuat strategi, rencana aksi, dan kolaborasi percepatannya,” ucap Daddy.

Salah satunya adalah beberapa hari lalu Pemprov Kaltim menggelar lokakarya Proklim, yakni untuk mengidentifikasi potensi Proklim di Kaltim. Target Dinas Lingkungan Hidup se-Kalimantan Timur adalah terbentuk 200 Proklim pada 2030, sedangkan target FCPF adalah 150 Proklim hingga 2025.

“Kami berharap melalui Proklim, hutan-hutan di Kaltim yang sudah rusak selama lebih dari 3 dasawarsa, bisa berfungsi baik. Jika hutan-hutan ini kembali secara fisik, akan memberikan dampak positif baik secara ekonomi maupun ekologi,” ujarnya. (Ant)