Kejari Ende Keluarkan Sprindik Baru Kasus PNPM

Editor: Mahadeva WS

160
Kepala Kejaksaan Negeri Ende Sudarso,SH. Foto : Ebed de Rosary

ENDE – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ende, mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru untuk tersangka YO, dalam kasus dugaan korupsi PNPM Mandiri, Kecamatan Kota Baru. Sprindik dikeluarkan, usai Kejari Ende kalah dalam pra peradilan di Pengadilan Negeri Ende.

“Tentunya kami sudah siap, kalau memang kalah dalam pra peradilan, kami akan segera mengeluarkan sprindik baru. Pra peradilan merupakan hak tersangka, dan Kejari Ende tentunya memiliki dasar hukum untuk menetapkan seorang menjadi tersangka,” sebut Kejari Ende, Sudarso, SH, Jumat (7/9/2018).

Secara teknis, kasus korupsi PNPM Mandiri tersebut sudah siap dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kupang. “Soal pra peradilan oleh para tersangka, bukan hal yang baru atau luar biasa. Kejari Ende pernah di pra peradilkan, dalam perkara korupsi di 2016 lalu. Setelah kasusnya disidangkan di Pengadilan Tipikor, tersangka tersebut dinyatakan bersalah, hingga harus menjalani hukuman sampai sekarang,” tandasnya.

Sudarso juga mempersilahkan tersangka YO mengambil barang bukti kasus PNPM Mandiri tersebut, berupa sepeda motor dan uang yang disita Kejari Ende. Kejari Ende tentu tidak menghalangi, jika YO akan mengambilnya. “Barang bukti tersebut apabila diambil, maka tersangka harus siap mengembalikannya ke Kejari Ende bila kasus PNPM Mandiri akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kupang. Tersangka juga harus menjaga baik-baik barang bukti yang ada, jangan sampai dihilangkan karena akan berdampak secara hukum,” tegasnya.

Pengacara tersangka YO, Ignasius A Fasi, SH mengatakan, dalam persidangan yang digelar di PN Ende, majelis hakim dalam amar putusannya, Kamis (30/8/2018) mengabulkan permohonan pra peradilan pemohon untuk sebagian. “Majelis hakim menyatakan, tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana PNPM, pada Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) di Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende 2014 sampai 2017 oleh Kejaksaan Negeri Ende tidak sah, dan tidak berdasarkan hukum karena tidak sesuai ketentuan KUHP,” jelasnya.

Oleh karena itu, penetapan tersangka oleh Kejari Ende a quo, atau tidak mempunyai hukum mengikat. Proses pemeriksaan terhadap pemohon, pada tahap penyelidikan dinyatakan tidak sah, karena jaksa menolak pemohon didampingi penasihat hukum. Oleh karenanya, proses hukum lanjutan, wajib dinyatakan tidak sah secara hukum. “Hakim menyatakan  surat perintah penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Ende Nomor: Print 02/P.3.14/F.D 1/04/2018 tertanggal 9 April 2018, serta surat penetapan tersangka atas nama Yohanes Osmini, SH, nomor:Print 139/P.3.14/Fd.1/07/2018, tertanggal 27 Juli 2018 tidak sah, dan tidak memiliki kekuatan hukum,” paparnya.

Hakim tunggal dalam persidangan tersebut memutuskan, memerintahkan kepada termohon, untuk menghentikan penyidikan terhadap pemohon. Serta memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. “Menyatakan, penyitaan sepeda motor dengan Nomor Polisi EB 4127 GA yang berada di tangan pemohon, yang dilakukan penyidik Kejaksaan Negeri Ende, adalah tidak sah, dan bertentangan dengan aturan KUHP serta memerintahkan agar termohon segera mengembalikan barang sitaan tersebut,” ungkapnya.

Hakim juga memerintahkan, termohon mengembalikan uang Rp20 Juta yang disita. “Kami siap untuk kembali melakukan pra peradilan, apabila memang pihak Kejaksaan Negeri Ende kembali mengeluarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru, dalam kasus PNPM Mandiri di Kecamatan Kota Baru dengan tersangka, Yohanes Osmini SH atau YO,” pungkasnya.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.