Kematian Bumil di Jember Masih Tinggi

Editor: Mahadeva WS

151
Bupati Jember, Faida - Foto: Dok. CDN

JEMBER – Angka kematian Ibu Hamil (Bumil) di Jember masih cukup tinggi. Kondisi tersebut mendorong Bupati Jember, Faida, menggelar kongres ibu hamil, sebagai upaya untuk mendapatkan solusi menurunkan angka kematian bumil di daerahnya.

“Kami belum berhasil menurunkan angka kematian ibu, tapi kami cukup berhasil menurunkan angka kematian bayi,” kata Faida, Jumat (14/9/2018).

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah setempat adalah, menenrapkan aplikasi Fokus Anak dan Ibu (FAI). Sebuah aplikasi yang diterapkan secara gotong royong, mengingat besarnya jumlah ibu hamil dan ibu hamil berisiko tinggi di Jember.

Di Perubahan APBD 2018, Pemkab menganggarkan Rp33,7 miliar bagi pelayanan kesehatan rujukan, untuk memantau ibu hamil. Upaya pemantauan dilakukan  dengan aplikasi FAI, dan masyarakat yang diberikan layanan kedaruratan melalui aplikasi Jember Service Center (JSC). “Seluruh ibu hamil akan terdeteksi melalui aplikasi Jember Service Center, mendeteksi ibu hamil risiko tinggi. Kurang lebih 10 ribu ibu hamil akan dideteksi melalui aplikasi ini,” ungkap Faida.

Menurut Faida, ibu hamil tidak hanya cukup memperoleh jaminan kesehatan nasional, maupun pelayanan kesehatan gratis. Kongres ibu hamil diharapkan dapat berperan dalam hal yang belum tertangani selama ini. “Kongres ibu hamil belum pernah ada di dunia. Mereka paling memerlukan akses informasi dan edukasi harus ditambah: bagaimana ibu hamil siaga, selamat untuk diri sendiri, dan selamat untuk anak,” jelasnya.

Selama ini, persoalan ada pada tingkat pengetahuan dan kesadaran keluarga, serta kesadaran masyarakat akan kesehatan dan keselamatan bumil saat melahirkan. “Beberapa kali saya mendapat laporan, bahkan tim sudah turun, camat turun, kades turun, PKK turun, puskesmas turun (untuk membujuk ibu hamil agar mau dirujuk ke rumah sakit), tapi mereka menolak dirujuk. Bahkan tokoh agama dan tokoh masyarakat turun (ikut membujuk). Jadi memang yang paling susah adalah paradigma bahwa selamat ini bukan dianggap hak pribadi ibu, tapi diputuskan orang-orang di luar ibu,” tuturnya.

Pemkab Jember sudah berkomitmen dengan kalangan tenaga medis profesional, negeri maupun swasta, untuk bekerja sama menekan angka kematian ibu hamil. Pemerintah daerah meluncurkan kebijakan, seluruh ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan gratis sesuai prosedur.

Jaminan kesehatan diberikan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan anggaran dari APBD. Dalam Perubahan APBD, dianggarkan dana Rp4,8 miliar untuk peningkatan keselamatan ibu dan anak. “Sehingga biaya bukan lagi kendala. Ada ambulan desa yang bisa dikontak sewaktu-waktu,” tambah Faida.

Ahli Kandungan dan Konsultan Kebidanan Sosial, Moch Murod mengatakan, tingginya angka kematian ibu hamil saat melahirkan, harus menjadi perhatian serius Pemkab Jember. “Dari 8 kota dan kabupaten di Jawa Timur, Jember nomor satu untuk angka kematian ibu hamil dan melahirkan. Data itu dari Dinas Kesehatan provinsi,” ungkapnya.

Murod menyebut, tingginya angka kematian ibu hamil dan melahirkan di Jember, salah satunya dipengaruhi sistem manajemen Puskesmas yang belum dikelola dengan baik. “Puskesmas itu harusnya, dibenahi sistemnya maupun skill personelnya. Mereka harus punya peta wilayah, sehingga tahu data ibu hamil ada berapa, dan banyak turun ke masyarakat,” ujarnya.

Puskesmas menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Seperti di Kecamatan Silo dan Sumberbaru, daerah tersebut membutuhkan perhatian khusus. Selain itu, masih minimnya komunikasi Puskesmas dengan masyarakat, menyebabkan masyarakat desa masih lebih percaya kepada dukun dalam proses persalinan.

Kondisinya diperparah dengan buruknya pola komunikasi antara pemkab dengan petugas medis khususnya bidan. Sementara seharusnya, apabila ada kematian ibu hamil dan melahirkan di Puskesmas, bidan yang bertugas tidak bisa promosi jabatan. “Sehingga keluar kebijakan, awas kalau sampai di daerah anda ada yang mati, maka pangkat tidak dinaikkan. Lah ini justru kebijakan yang keliru! Lebih baik yang bermasalah ditolak saja, atau langsung diserahkan ke pihak lain saja, atau langsung ke rumah sakit,” jelasnya.

Dampaknya, terjadi penumpukan pasien bersalin di rumah sakit. Hal tersebut secara otomatis menurunkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. “Dampaknya, ibu yang bersalin membanjir di RS Soebandi, Balung, ataupun Kalisat. Pasti mutu pelayanan akan turun, sehingga kematiannya sangat tinggi,” pungkasnya.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.