Kendalikan Industri Tembakau, Lindungi Kesejahteraan Petani

Editor: Satmoko Budi Santoso

192

JEMBER – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menolak Asia Pacific Conference on Tobacco or Health (Apact) ke-12 di Bali, 13-15 September 2018.

Penolakan ini ditunjukkan dalam aksi unjuk rasa damai di depan kantor DPRD Jember, Kamis (13/9/2018).

GMNI menilai, konferensi mengenai tembakau dan kesehatan itu tak ubahnya bentuk pengendalian tembakau yang berdampak pada hancurnya perekonomian masyarakat tembakau Indonesia.

GMNI mengingatkan, ada 6,1 juta jiwa masyarakat yang bergantung pada industri tembakau dari hulu ke hilir, mulai dari petani, karyawan pabrik rokok, dan pedagang. “Kesepakatan yang diperoleh dari konferensi tersebut akan berdampak pada pertembakauan nasional,” kata Davit Rizal Firmansyah, koordinator aksi kepada wartawan, Kamis (13/9/2018).

Davit Rizal Firmansyah, (baju batik) korlap aksi saat serah bunga kepada aparat yang mengawal aksi mereka yang disaksikan Anggota Komisi A DPRD Jember Davit Handoko Seto (baju putih). Foto: Kusbandono.

“Pengendalian tembakau merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah atas pandangan dari aspek kesehatan dan konsumsi rokok yang harus dikendalikan,” kata Rizal.

“Hal tersebut kemudian mendorong munculnya kebijakan pengendalian tembakau internasional yang dikenal dengan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). FCTC merupakan perjanjian internasional dalam pengendalian tembakau yang bersifat mengikat bagi negara-negara yang telah meratifikasi,” jelas Rizal.

Pengendalian tembakau merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah, kata Rizal, atas pandangan dari aspek kesehatan dan konsumsi rokok.

“Namun yang paling mengkhawatirkan, dampaknya pada pertembakauan nasional. 6,1 juta jiwa masyarakat bergantung pada industri tembakau, mulai dari petani, karyawan, dan pedagang. Apalagi Jember sebagai komoditi unggulan,” ungkapnya.

Dengan belum disahkannya RUU pertembakauan karena menuai polemik, juga dikhawatirkan menjadi celah yang bisa dimanfaatkan kaum kapitalis asing, untuk menghancurkan pertembakauan Indonesia.

“Kami menuntut, tolak konferensi APACT, mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU pertembakauan, dan meminta Bupati Faida, untuk menjalankan komitmen dalam janji kerja nomor 11, yakni menata dan merevitalisasi industri tembakau, dengan meningkatkan produktivitas untuk kesejahteraan petani,” sebutnya.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Jember, David Handoko Seto menyampaikan, berdasarkan informasi yang diterima, RUU pertembakauan sudah diparipurnakan oleh DPR RI.

“Tinggal menunggu persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif, untuk selanjutnya dijadikan perundang-undangan,” ujarnya.

Terkait perlindungan petani tembakau Jember, pihaknya akan mendorong Bupati Faida agar segera merealisasikan komitmen yang menjadi salah satu janji kerja tersebut. “Nanti kita akan berkoordinasi dengan Pemkab Jember, dalam waktu dekat ini,” pungkasnya.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.