Keterbatasan Infrastruktur, Kemendikbud Evaluasi Guru Gugus Depan

238
Ilustrasi guru mengajar - Dok. CDN

TERNATE  – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diminta mengevaluasi penempatan guru di daerah terdepan, terluar dan terpencil (3T) melalui program Guru Gugus Depan, terutama dari segi implementasi di lapangan.

“Program Guru Gugus Depan itu sangat baik karena membantu mengatasi kekurangan tenaga guru di daerah 3T, tetapi implementasinya terkadang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Disdikjar) Maluku Utara (Malut), Imran Yakub di Ternate, Sabtu.

Guru yang ditempatkan Kemendikbud melalui program Guru Gugus Depan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Malut terkadang bukan pada sekolah yang sangat membutuhkan tambahan guru, walaupun sekolah itu berada di wilayah 3T.

Selain itu, guru yang ditempatkan di wilayah 3T melalui program itu semuanya direkrut Kemendikbud dari yang umumnya bukan dari Malut sehingga mereka tidak betah mengemban kewajiban di sekolah tempat ditugaskan.

Oleh karena itu, Kemendikbud sebaiknya menyerahkan kewenangan perekrutan dan penempatan Guru Gugus Depan ke pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, karena pemerintah provinsi yang lebih mengetahui sekolah yang sangat membutuhkan tambahan guru.

“Guru yang direkrut untuk ditempatkan di daerah 3T juga sebaiknya diprioritaskan dari daerah itu, agar mereka betah melaksanakan tugas di sekolah walaupun dalam waktu lama,” katanya.

Kemendikbud juga diharapkan terus meningkatkan alokasi anggaran melalui APBN untuk pembangunan sektor pendidikan di daerah, khususnya dalam penyediaan infrastruktur, seperti gedung sekolah dan laboratorium.

Ia mengatakan, sekolah di berbagai daerah di indonesia, khususnya di wilayah Malut masih mengalami keterbatasan infrastruktur, sehingga sangat menghambat dalam upaya mewujudkan delapan standar pendidikan di sekolah. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...