Ketua MUI Sikka Menyebut, Imunisasi Rubella Mubah

Editor: Mahadeva WS

225

MAUMERE – Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.33/2018, tertanggal 20 Agustus, mengenai penggunaan vaksin Measles Rubella (MR), menyebabkan para orang tua di Kabupaten Sikka gamang dengan program tersebut. Ada yang mengizinkan, namun ada pula yang tidak mengizinkan, anaknya diimunisasi.

Ketua MUI kabupaten Sikka H.Abdul Rasyid Wahab. Foto : Ebed de Rosary

“Fatwa menyebut, imunisasi MR sifatnya Mubah, artinya boleh diikuti, tetapi boleh juga tidak diikuti. Tetapi dalam keadaan yang sifatnya darurat, vaksin tersebut dianjurkan untuk diberikan,” sebut Ketua MUI Kabupaten Sikka, H.Abdul Rasyid Wahab, Jumat (14/9/2018).

Penggunaan Vaksin MR, produk dari Serum Institute of India (SII), saat ini dibolehkan (Mubah), karena sesuai isi Fatwa MUI, ada kondisi keterpaksaan atau darurat. Yaitu, belum ditemukannya vaksin MR yang halal dan suci. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan ahli yang berkompeten dan dapat dipercaya, tentang bahaya yang ditimbulkan jika tidak diimunisasi, dan belum adanya vaksin yang halal.

“Tetapi semuanya kembali kepada setiap orang tua, apakah membolehkan anaknya diimunisasi rubella atau tidak, sebab hukumnya tidak wajib,” tandasnya.

Norbert Weodai, Pengelola Imunisasi, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka menyebut, pihaknya tidak bisa melakukan imunisasi campak dan rubella di beberapa sekolah Islam, dari jenjang Raudhatul Athfal (setingkat PAUD), hingga ke jenjang Madrasah Aliyah (MA) atau setingkat SMA/SMK. “Hampir semua orang tua tidak mengijinkan anaknya diimunisasi, seperti yang terjadi di Madrasah Ibtidaiyah (MI), Kelurahan Wolomarang. Hanya 51 anak mendapatkan imunisasi rubella dari total murid 334 orang,” sebutnya.

Norbert menyebut, pihaknya tidak bisa memaksakan untuk melakukan imunisasi. Namun tentunya, akan berdampak kepada kegiatan di tempat lain baik di Posyandu, Puseksmas maupun sekolah yang ada di 21 kecamatan. Tercatat beberapa sekolah seperti di Beru, Nangahale, Waioti, Perumnas dan Wolomarang, orang tua muridnya belum bersedia anaknya diimunisasi MR.

Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan NTT, dr. Theresia S. Ralo, MPH saat bertemu dengan Ketua MUI NTT, H. Abdul Kadir Makarim menjelaskan, di NTT terdapat 98 sekolah atau madrasah yang menolak pemberian vaksinasi Rubela. “Sekolah atau madrasahnya yang menolak para muridnya menerima vaksinasi Rubela tersebut terdapat di Kabupaten Ende, Nagekeo, Manggarai Barat, Alor dan Timor Tengah Selatan (TTS),” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua MUI NTT, H.Abdul Kadir Makarim mendapatkan penjelasan dari Sekjen MUI melalui telepon genggam, pemberian vaksin rubella bersifat Mubah, dibolehkan tapi tidak mewajibkan.

Menanggapi penjelasan tersebut, dokter Theresia mengatakan, Dinas Kesehatan NTT akan terus berupaya memaksimalkan pelaksanaan imunisasi hingga menjangkau seluruh sekolah yang ada.  “Target kami 95 persen sudah divaksinasi. itu sudah cukup, karena untuk vaksinasi tidak bisa 100 persen karena sangat tergantung pada kondisi tubuh anak-anak yang akan diberikan imunisasi,” sebutnya.

Baca Juga
Lihat juga...