Koos: Konsep Ketahanan Pangan Pak Harto, Tetap Relevan

Editor: Koko Triarko

2.119
JAKARTA – Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pemerintahaan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agung Mulyana, menilai buku bertajuk “Soeharto: Ketahanan Pangan Dengan Pembangunan Nasional”, karya penulis Koos Arumdanie, menarik sebagai kenangan sejarah masa lalu dari kesuksesan Presiden RI Jenderal Besar HM Soeharto, dalam menjaga stabilitas pangan nasional bagi kesejahteraan masyarakat.
“Zaman Orde Baru (Orba), Pak Harto menyediakan faktor-faktor produksi bagi petani, seperti bibit, pestisida dan pupuk. Itu disediakan. Lah, sekarang petani disuruh beli sendiri di pasar”, kata Agung kepada Cendana News, di Jakarta, belum lama ini.
Dia juga menyebutkan, zaman Pak Harto, sistem pemerintahaan dalam negeri kita mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1974, di mana pemerintah daerah itu bagian dari pemerintah pusat, sampai ke bupati pun adalah wakil dari presiden di daerah.
Mantan Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri, Agung Mulyana pada pelencuran buku ” Soeharto: Ketahanan Pangan Dalam Pembangunan Nasional” di gedung ewan Pers, karta, Kamis (6/9/2018) -Foto: Sri Sugiarti.
Namun pada pemerintahan sekarang ini berbeda. Ini, jelas dia, tercermin dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang kalau zaman Orba itu Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah (Repelitada).
Menurutnya, RPJMD itu berbeda dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (PJPMN). RPJMD itu bukan merupakan bagian dari RPJMN. Karena isi dari RPJMD adalah janji-janji kepala daerah terpilih yang dijabarkan dalam bentuk program terencana untuk dilaksanakan dalam lima tahun.
“Apa konteknya kalau presiden mengatakan, bahwa kita dalam lima tahun ini akan melakukan kebijakan seperti ini? Belum tentu cocok dengan yang di RPJMD, karena isu lokalnya berbeda antara isu yang di RPJMN dan RPJMD,” ungkapnya.
Yang diperlukan, menurutnya, adalah bagaimana ada satu adaptor yang menghubungkan antara RPJMN dan RPJMD, sehingga apa yang dikatakan presiden terjabarkan atau terderifikasi dalam RPJMD.
Menurutnya, hanya satu pasal dari UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang bisa memungkinkan terjabarkan. Dan, dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembangunan Daerah itu yang bisa hanya untuk proyek-proyek yang statusnya adalah program strategis nasional.
“Pertanyaannya, apakah ketahanan pangan ini merupakan program strategis nasional atau tidak?” tukasnya.
Kalau tidak, sebut dia, maka tidak bisa disambungkan dengan RPJMN. Karena isi RPJMD adalah janji-janji kepala daerah terpilih. Sehingga ketahanan pangan itu belum tentu cocok atau serasi dengan yang dijanjikan oleh presiden.
Ketika presiden itu melakukan janji-janjinya, contohnya, presiden menjanjikan kalau terpilih akan bangun 5.000 pasar tradisional.
“Apakah itu nyambung di daerah, apakah ada 5.000 pasar terbangun di seluruh Indonesia?” tanya Agung.
Mestinya menurut dia, ketika presiden mengatakan demikian, maka kepala daerah terpilih itu serempak melakukan reorentasi program mencocokkan dengan program presiden.
Kalau ketahanan pangan zaman Pak Harto itu bisa diterapkan. Karena ketika Pak Harto mengatakan kita melakukan program ini, maka guberbur dan bupati menjabarkan dalam program kerjanya.
“Tapi, kalau yang sekarang nggak bisa, karena presiden mengatakan begini, menterinya saja malah impor beras 2 juta ton. Kecocokannya itu tidak cocok. Itu masih di pusat, belum lagi didaerah,” tukas Agung.
Sehingga dia berpendapat, bahwa buku tentang ketahanan pangan yang ditulis Koos Arumdanie ini bagus sebagai catatan sejarah yang tidak boleh dilupakan. Tapi menurutnya, kalau dibawa dalam kontek pemerintahan saat ini tidak bisa, karena sistemnya berbeda.
Terkait hal ini, Koos Arumdanie kepada Cendana News, menjelaskan, sebagai penulis buku tersebut, dirinya menyadari, bahwa apa yang dilakukan Pak Harto, dalam struktur pemerintahaan sekarang ini tidak mungkin diterapkan konsep tersebut.
Namun demikian, menurutnya, program tersebut bisa dilaksanakan jika itu menjadi program nasional sesuai yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi. Bahwa, Nawacita kelima itu adalah menekankan pada kedaulatan pangan.
“Tapi apa yang dilakukan itu tidak bergaung atau berhasil, tentu alasanya salah satunya karena tidak sinergi antara program pusat dan daerah,” ujarnya.
Dia mengatakan,  manusia sebagai mahluk Tuhan yang tertinggi mampu menyelesaikan permasalahan nasional, jika seluruh elemen bangsa ini menyadari kebutuhan pangan yang kita cita-citakan bersama sebagai negara yang berdaulat kepada kebutuhan rakyat banyak tentang ketahanan pangan.
“Karena pangan itu sangat luas. Sementara kita ini tidak hanya impor beras, tapi garam dan lainnya,” ujarnya.
Koos mengakui, kalau buku yang ditulisnya merupakan bukti sejarah. Karena menurutnya, seorang penulis itu bukan seorang saintis yang mengajukan produk tulisan yang sifatnya memberikan secara ilmiah bagaimana mengatasi ketahanan pangan saat ini.
Namun perlu dicatat, bahwa kata dia, harga kebutuhan pokok terus meroket. Harga telur ayam saja belum lama ini berada di kisaran Rp41.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp18.000.
Jadi, menurutnya, di mana ketahanan pangan karena satu persatu semua tidak bisa diatasipasi oleh pemerintah. Padahal, sebetulnya banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah, siapa pun itu.
Yakni, bagaimana mengatasi kelangkaan produk pangan atau bahan baku pangan dalam rangka memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Dia kembali menegaskan, relevan tidak relevan konsep ketahanan pangan Pak Harto diterapkan dalam pemerintahan sekarang ini, tentu akan relevan.
“Relevan saja kalau konsep ini menjadi satu program nasional yang semuanya itu menjadi keputusan presiden. Kebanyakan orang tidak menyadari, bahwa Pembangunan Lima Tahun (Pelita) dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) itu sudah tidak relevan, padahal itu sangat relevan,” tutupnya.
Lihat juga...

Isi komentar yuk