Korupsi, ASN di Jambi Langsung Diberhentikan

198
Ilustrasi ASN - Foto Dokumentasi CDN

JAMBI – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jambi memastikan, Aparatur Sipil Negara (ASN) di provinsi itu, yang tersandung kasus korupsi, langsung diberhentikan dengan tidak hormat.

Kepala BKD Jambi, Husairi mengatakan, pihaknya patuh dan taat terhadap pemerintah pusat, yang mengintruksikan pemberhentian ASN yang terlibat korupsi. “Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi akan segara mengambil langkah pemberhentian ASN terlibat korupsi,” tandasnya, Minggu (16/9/2018).

Saat ini, total ASN yang terlibat korupsi di Jambi, mulai dari ASN pemprov hingga pemkab dan pemkot, ada 44 orang. Mereka dipastikan akan segera dipecat. “Senin (17/9), kita mengelar rapat dengan seluruh BKD kabupaten dan kota untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tersebut,” jelasnya.

Husairi menegaskan, berdasarkan SKB tersebut, ASN yang terlibat korupsi dan kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap, harus dipecat. “Kita tidak melihat berapa lama masa hukumannya, asal sudah inkrah, harus diberhentikan,” tegasnya.

Husairi tidak menampik, saat ini masih ada ASN Pemprov Jambi yang terlibat kasus korupsi, namun masih bekerja seperti biasa. Hal itu dikarenakan adanya aturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) 2012. “Ini bukan kesalahan pemda tapi karena ada edaran Mendagri di 2012 lalu, yang seolah-olah membolehkan ASN yang telah dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman bisa diaktifkan kembali,” katanya.

Mengenai mekanisme pemecatan, pihaknya terlebih dahulu akan mencocokan data dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan data BKD Jambi. Setelah cocok kemudian mengusulkan pemberhentian secara tidak hormat kepada Plt Gubernur Jambi. “Keputusan ini juga berlaku bagi yang sudah pensiun, tunjangan pensiunnya juga kita cabut,” tambahnya.

Keputusan pemerintah pusat tersebut bukanlah keputusan yang mudah diterima. Apalagi daerah diberi batas waktu untuk melaksanakan intruksi tersebut paling lambat Desember 2018 mendatang. “Ini memang keputusan berat, kita juga harus lakukan pendekatan persuasif terutama pada keluarganya. Ada yang sudah 30 tahun mengabdi namun gara-gara terlibat korupsi mereka harus seperti itu,” pungkasnya. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...