Kota Bekasi Potong 40 persen Operasional ASN

Editor: Mahadeva WS

330

BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi memberlakukan pemotongan dana operasional Aparatur Sipil Negara (ASN) 40 persen. Hal itu dilakukan dalam rangka, mendongkrak peningkatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang mengalami penurunan.

Saat ini, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi belum maksimal. Hal itu mulai berimbas. Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, menyebut kondisi tersebut sebagai turbulensi APBD. Menurutnya, defisit terjadi apabila sudah ada kesepakatan antara Pemerintah Kota dan DPRD Kota Bekasi. Pepen lebih pas menggunakan istilah turbulensi.

“Untuk menstabilkan turbulensi pada ABPD Kota Bekasi, langkah pertama harus dilakukan penghematan, dengan mengurangi belanja atau beban kewajiban daerah. Untuk itu saya sudah meminta untuk operasional Walikota di potong 40 persen,” kata Pepen sapaan akrab Walikota Bekasi Rahmat Effendi, usai membuka MTQ tingkat Kota Bekasi, Selasa (25/9/2018).

Pemotongan dana operasional walikota sebesar 40 persen, akan diikuti dengan kebijakan yang sama. Ke bawah, semua anggaran operasional akan dipotong 40 persen, terutama di pos anggaran tunjangan statis. “Tunjangan pegawai itu kan ada dua tunjangan dinamis dan statis. Nah tunjangan statis akan dipotong 40 persen. Artinya jika tunjangan Rp15 juta maka dipotong Rp6 juta,” tegas Pepen seraya mengatakan hal itu dilakukan untuk menstabilkan keuangan daerah.

Untuk menutupi kekurangan capaian pendapatan di APBD Kota Bekasi, tiga bulan kedepan harus dilakukan kerja ekstra. Mulai dari mobil dan biaya bensin, sampai saat ini Walikota dan Wakil Walikota masih menggunakan mobil dan bensin sendiri. Pepen mengklaim sudah meminta untuk tidak dianggarkan mobil dan fasilitas lainnya.

Biaya operasional Walikota dan Wakil Walikota Bekasi, bisa dialihkan ke hal yang lebih penting, seperti penambahan untuk fasilitas Mall Pelayanan Publik (MPP) di Pondokgede. Untuk itu, Dia berharap semua pihak memaklumi kondisi yang ditinggalkan selama delapan bulan terakhir.

“Semua harus rela. Ini memanfaatkan ekstra tiga bulan kedepan, untuk menutupi kekurangan dari tidak maksimalnya pendapatan daerah selama delapan bulan terakhir. Jadi kalau seluruh PNS di Indonesia ini mau dipotong untuk bayar hutang negara, selesai itu. Nah di Kota Bekasi sudah mencontohkan,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...