KPK Awasi Pengelolaan Pajak di Palembang

155
Ilustrasi KPK - Foto Dokumentasi CDN
PALEMBANG – Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengawasi pengelolaan penerimaan pajak Kota Palembang, termasuk realiasasi anggarannya, untuk pengoptimalan penggunaan anggaran negara.
Kepala Satuan Tugas III Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK RI, Adlinsyah Malik Nasution, mengatakan, pengawasan ini sangat penting, karena pencegahan jauh lebih baik.
“Bentuk pengawasan akan dilakukan terhadap pungutan yang dilakukan pemerintah daerah, terkait pajak dan retribusi. Ya, jangan sampai ada pelanggaran di sana,” katanya di Palembang, Sabtu (29/9/2018).
Selain itu, KPK juga akan mengawasi beberapa item potensial pajak, seperti hotel dan restoran.
“Kami akan terus mengawasi setiap restoran dan hotel. Maka, pada tahun ini akan dipasang tapping box, agar terpantau setiap transaksinya,” katanya.
Jika restoran dan hotel tersebut masih menggunakan sistem manual, menurut dia, sangat sulit untuk melakukan pemantauan. Karena itu, nantinya semua transaksi yang ada akan terekam di alat tapping box, itu karena sistem ini sudah diterapkan di beberapa daerah di Indonesia.
Sementara itu, Inspektur Kota Palembang, Gusmah Yuzar, mengatakan, pemkot setempat akan mendorong dengan aturan perundang-undangan, seperti perda atau pun perwali.
“Masalahnya, pajak 10 persen dari pelanggan itu selama ini tidak terkontrol. Ke depan juga akan diterapkan kas register atau tapping box ini ke 11 pajak daerah,” katanya.
Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, Shinta Raharja, mengatakan, bahwa tapping box akan diterapkan di 400 titik yang meliputi perparkiran, restoran, hotel, dan tempat hibura.
Sementara itu, Wali Kota Palembang, Harnojoyo, mengatakan, bahwa pajak 10 persen dari transaksi pelanggan di tempat-tempat potensial itu sangat bermanfaat untuk pembangunan daerah. (Ant)
Baca Juga
Lihat juga...