KPK Periksa Empat Saksi Dugaan Suap Proyek Jalan di Bengkalis

1.460
Gedung KPK, -Dok: CDN
JAKARTA  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memanggil empat saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih, di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Tahun Anggaran 2013-2015.
KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut, yakni Sekretaris Daerah Kota Dumai Provinsi Riau, M Nasir (MNS), dan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction, Hobby Siregar (HOS), pada 11 Agustus 2017.
“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap empat orang saksi untuk tersangka MNS, terkait kasus korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih, di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013-2015,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati, saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (3/9/2018).
Empat saksi itu antara lain, pensiunan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bengkalis, Syarifuddin, karyawan PT Citra Gading Asritama, Mariyanto, karyawan PT Wijaya Karya, Topan, dan staf PT Widya Sapta Contractor, Heru Kuncoro.
M Nasir yang saat itu menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bengkalis 2013-2015 dan Hobby Siregar, diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis, Riau Tahun Anggaran 2013-2015.
Diduga terkait kerugian negara sekurangnya Rp80 miliar.
Keduanya melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan, sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. (Ant)
Lihat juga...

Isi komentar yuk