KPK: Pledoi Mantan Ketua BPPN tak Ada yang Baru

187
Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah - Dok: CDN

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa tidak ada hal baru dalam nota pembelaan (pleidoi) disampaikan mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.

Syafruddin merupakan terdakwa perkara dugaan tindak pidana korupsi penghapusan piutang Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dan merugikan keuangan negara hingga Rp4,58 triliun.

“Kami tentu sudah menyimak pembelaan tersebut sebagai hak dari terdakwa, saya kira sah-sah saja pembelaan itu diuraikan meskipun KPK meyakini selama proses persidangan ini sudah mengajukan bukti-bukti yang kuat untuk membuktikan dakwaan yang disusun untuk Syafruddin Arsyad Temenggung tersebut,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Lebih lanjut Febri menyatakan, terdapat 56 saksi yang dihadirkan di persidangan, dua ahli, 427 alat bukti surat, dan 776 barang bukti yang diyakini membuktikan memang ada dugaan perbuatan melawan hukum dalam kasus tersebut.

“Negara dirugikan sekitar Rp4,58 triliun dan argumentasi yang disampaikan dalam pembelaan itu kami nilai juga relatif tidak ada yang baru dan sudah sering dijelaskan, baik terkait dengan audit BPK yang berbeda antara 2002, 2006, dan 2017 atau pun terkait dengan klaim seolah-olah kasus ini adalah kasus perdata,” ujar Febri.

KPK, kata Febri lagi, meyakini bahwa kasus tersebut adalah kasus dugaan tindak pidana korupsi. “Bahkan penyelidikan yang dilakukan secara hati-hati selama empat tahun akhirnya menemukan bukti-bukti yang kuat untuk itu, dan sudah diuji pada praperadilan. Hakim menolak praperadilan yang diajukan oleh terdakwa pada saat itu,” kata Febri.

Dalam perkara ini Jaksa Penuntut umum (JPU) KPK menuntut Syafruddin 15 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan karena menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham BDNI yang merugikan keuangan negara Rp4,58 triliun berdasarkan dakwaan pertama dari pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ia didakwa bersama-sama dengan Dorodjatun Kuntjoro-Djakti selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) serta pemilik BDNI Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim.

Judul pleidoi Syafruddin adalah “Perjalanan Menembus Ruang Waktu, Ketidakadilan dan Ketidakpastian Mengadili Perjanjian Perdata MSAA (Master Settlement Acquisition Agreement) BDNI” sepanjang 110 halaman yang dibacakan sendiri. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...