KPU Provinsi: Penyerapan Anggaran Pilkada NTT 83 Persen

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

190

MAUMERE — Penyerapan anggaran dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) gubernur dan wakil gubenur NTT tahun 2018 telah mencapai angka 83 persen dari total yang dianggarkan dari APBD, sebesar Rp.310 miliar.

“Hingga semester dua tahun ini terserap Rp 259,57 miliar atau sebesar 83 persen penyerapannya. Sisanya Rp.50 miliar lebih pelan-pelan akan diselesaikan sesuai dengan realisasi kegaiatan beberapa bulan ke depan,” sebut Yosafat Koli, komisioner KPU provinsi NTT, Kamis (6/9/2018).

Dikatakan, dalam perencanaan, jumlah peserta Pilkada NTT ditargetkan tujuh Pasangan Calon (Paslon), tetapi yang memenuhi syarat dan mengikuti tahapan hanya empat Paslon sehingga perkiraan biaya Rp.318 miliar diadendum menjadi Rp.310,91 miliar.

“Kadang orang berpikir bahwa untuk apa evaluasi dilakukan karena hasilnya adalah terpilihnya gubernur dan wakil gubernur dan sudah selesai. Padahal sesunggunya evaluasi memiliki poin penting, lebih dari itu,” tegasnya.

KPU NTT bersama seluruh KPU kabupaten dan kota perlu melihat perjalanan kerja selama 10 bulan pelaksanaan tahapan dengan berbagai persoalan yang dialami selaku penyelenggara.

“Evalusia dilakukan menyangkut 3 hal pokok yaitu evaluasi tentang perencanaan dan anggarannya, pelaksanaannya serta pertanggungjawabanya. Evaluasi mau tidak mau harus dilakukan agar ke depannya kita bisa bekerja lebih baik,” tuturnya.

 

Sementara itu asisten bidang pemerintahan Setda Sikka, Konstantinus Tupen menyebutkan, pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati di beberapa daerah telah berjalan sukses dengan mengerahkan segala sumber daya, baik tenaga, pikiran dan dana yang besar.

“Kita bersyukur Pilkada berjalan sukses. Meskipun ada riak-riak kecil namun itu biasa dalam sebuah pesta demokrasi,” ungkapnya.

Khusus untuk perekaman KTP-El, pemerintah selalu berharap dan bekerja keras agar semua warga yang mempunyai hak pilih dapat terekam.

“Kita berharap agar permasalahan ini bisa diatasi dan pemerintah terus berupaya agar warga yang belum memiliki, bisa merekam data dan diterbitkan KTP Elektronik,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...