KPU Sikka Minta Parpol tak Ganti Tenaga Pelaporan Dana Kampanye

Editor: Satmoko Budi Santoso

280

MAUMERE – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sikka meminta Partai Politik (Parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 agar jangan mengganti para operator yang telah mengikuti pelatihan terkait aplikasi pelaporan dana kampanye.

“Saya berharap kepada seluruh Parpol peserta Pemilu 2019 mendatang agar tidak mengganti orang yang telah diutus sebagai tenaga operator yang sudah mengikuti pelatihan,” sebut Ketua KPU Kabupaten Sikka, Vivano Bogar, Kamis (13/9/2018).

Dikatakan Vivano, hal ini penting agar tidak terjadi salah paham dan salah pengertian dalam membuat laporan dana kampanye melalui sistem online sesuai persyaratan mengikuti pemilu.

“Kalau yang mengikuti pelatihan awal orang lain dan setelah itu diganti lagi dengan orang lain lagi, maka pasti ada kekacauan saat mengisi laporan dana kampanye,” tegasnya.

Ketua KPU kabupaten Sikka Vivano Bogar. Foto : Ebed de Rosary

Untuk parpol yang tidak membuat pelaporan dana kampanye, tandas Vivano, terancam didiskualifikasi sebagai Parpol peserta Pemilu 2019. Maka, KPU sejak jauh-jauh hari melakukan pelatihan agar setiap parpol dapat menyiapkan diri secara baik dalam mengikuti tahapan Pemilu 2019.

“Kami selaku penyelenggara, tidak mau ke depan terjadi kejar-kejaran antara penyelenggara dengan pelaporan dana kampanye. Kita ambil pengalaman di So’e, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Ada parpol yang tidak ikut pemilu karena tidak melaporkan dana kampanye,” sebutnya.

Juru bicara KPU Kabupaten Sikka, Fery Soge, menjelaskan, masing-masing parpol mengutus 2 orang untuk mengikuti pelatihan mengenai sistem melaporkan dana kampanye sehingga masih ada cadangan satu orang di setiap parpol, bila satu orang lainnya berhalangan.

“Jadi dua orang ini yang akan berhubungan dengan KPU Sikka. Bila ada hal-hal yang belum dipahami harap berkonsultasi dengan KPU Sikka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama,” tuturnya.

Tujuan dari pengaturan dana kampanye, kata Fery, memberikan panduan bagi peserta Pemilu 2019 dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang disusun berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.

Lihat juga...

Isi komentar yuk