Lindungi Burung Langka, Terancam Punah

Editor: Satmoko Budi Santoso

206

MALANG – Organisasi Perlindungan Hutan dan Satwa Liar (Profauna) Indonesia menggelar kampanye publik untuk mendukung disahkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 20 tahun 2018.

Juru kampanye Profauna Indonesia, Afrizal Abdi mengatakan, pihaknya menyambut baik perihal disahkannya Peraturan Menteri LHK Nomor 20 tahun 2018 karena telah memasukkan semua jenis burung paruh bengkok termasuk kakatua dan burung nuri dalam daftar dilindungi.

Langkah tersebut diaanggap sudah tepat karena burung kakatua putih dan burung Nuri sudah jarang ditemui di alam sehingga terancam punah.

Juru kampanye Profauna Indonesia, Afrizal Abdi – Foto Agus Nurchaliq

“Dulu burung kakatua putih tidak masuk dalam daftar dilindungi, tapi dengan adanya peraturan menteri yang baru ini, burung kakatua putih menjadi terlindungi,” ujarnya saat melakukan aksi di depan Balaikota Malang, Jumat (14/9/2018).

Saat ini dari 89 jenis kakatua dan nuri di Indonesia, 88 jenis sudah ditetapkan menjadi satwa dilindungi menurut Peraturan Menteri tersebut.

Dikatakan Afrizal, Peraturan nomor 20 tersebut memuat 921 jenis tumbuhan dan satwa liar menggantikan lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Menurutnya dengan adanya peraturan tersebut burung yang memiliki nama latin Cacatua alb, kini mendapat kepastian hukum, sehingga perdagangan dan penangkapannya secara otomatis sudah dilarang.

“Karena sudah ada dasar hukumnya, maka penangkapan dan perdagangan 88 jenis burung kakatua dan nuri dinyatakan dilarang. Termasuk bagi yang memelihara di rumah tanpa izin, bisa dikenakan hukuman penjara,” ujarnya.

Namun demikian, dua bulan pasca-disahkannya peraturan tersebut, pemerintah justru punya wacana untuk merevisi jenis-jenis satwa dilindungi yang sudah tercantum dalam peraturan tersebut. Revisi tersebut akan mengeluarkan tiga spesies burung yang ada dalam daftar dilindungi di antaranya Jalak suren (Gracupica jalla), Kucica hutan (Copsychus malabaricus). dan Cucak rawa (Pycnonotus zeylanicus).

“Jika revisi ini benar-benar terjadi, maka akan menjadi sebuah kemunduran sekaligus ancaman bagi dunia konservasi satwa,” ucapnya.

Untuk itu, Profauna menyampaikan keberatan sekaligus menolak keras adanya wacana revisi Peraturan Menter LHK Nomor 20 tahun 2018.

Sementara itu, Afrizal mengaku masih kerap menemukan perdagangan burung kakatua di kota Malang namun dengan cara yang berbeda.

“Memang sekarang perdagangan kakaktua di pasar burung sudah tidak ada, tapi sekarang mereka justru beralih ke media sosial untuk menawarkan, terutama lewat Facebook,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...