MA Anggarkan 414 M untuk Layanan e-Court

Editor: Mahadeva WS

155
Sekjen MA Achmad Setyo Fudjoharsoyo - Foto M Hajoran Pulungan

JAKARTA – Guna menindaklanjuti program peradilan berbasis sistem elektronik atau e-court, Mahkamah Agung (MA) mengalokasi anggaran Rp414 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk program tersebut.

Pembangunan infrastruktur dan SDM tersebut dilakukan di semua lembaga peradilan di Indonesian. MA menargetkan, di 2019 semua badan peradilan di bawah MA sudah berbasis sistem e-court. “Tahun ini kita ajukan anggaran Rp414 miliar untuk pembangunan infrastruktur peradilan berbasis elektronik atau e-court di semua lembaga peradilan di bawah MA,” kata Sekjen MA, Achmad Setyo Fudjoharsoyo, Selasa (4/9/2018).

Menurut Fudjoharsoyo, anggaran sebesar Rp414 miliar tersebut, untuk pembuatan server dan SDM, menunjang sistem peradilan berbasis e-court. Ditarget, di 2019 mendatang, semua peradilan sudah berbasis elektronik dalam penanganan perkara di pengadilan. “Untuk saat ini kan penerapan e-court ini masih berada di 32 Pengadilan yang ada di ibu kota provinsi, untuk menyambungkan seluruh pengadilan di Indonesian perlu IT dan infrastruktur yang bagus. Sehingga tahun ini kita ajukan anggaran Rp414 miliar ke pemerintah,” ujarnya.

Lebih jauh dengan e-court, masyarakat yang berperkara akan lebih mudah mendapatkan pelayanan, tanpa harus datang ke Pengadilan dan menunggu registrasi perkara. Dengan e-court, masyarakat tidak perlu datang untuk memproses berkas. Lewat layanan elektronik, berkas sudah bisa di proses di pengadilan.

“Tentu masyarakat sangat dimudahkan dengan e-court ini. Misalnya, masyarakat yang tinggal jauh di pedalaman seperti di Papua tidak perlu datang ke Pengadilan yang jaraknya jauh dari tempat tinggalnya, ia lewat advokat bisa mendaftarkan perkara lewat e-court dan proses berperkara tidak butuh waktu lama seperti yang konvensional,” ungkapnya.

Untuk saat ini, baru perkara Perdata saja, yang bisa dilayani berbasis e-court. Sementara untuk Pidana, Tata Usaha Negara, Agama dan Militer masih secara konvensional. Namun, untuk bayar biaya perkara sudah lewat elektronik, dan ditarget di 2019 semua sudah berbasis e-court. “Target kita, satu tahun setelah diluncurkan, seluruh badan peradilan sudah menerapkan e-court. Artinya, di 2019 mendatang, semua tempat peradilan di bawah MA, sudah harus menerapkan sistem e-court. Makanya kita minta dukungan dari pemerintah lewat anggaran Rp 414 miliar tadi,” pungkasnya.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.