hut

Mahasiswa Gugat MK Aturan Penistaan UU Penodaan Agama

Editor: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan Aisyah Sharifa merupakan mahasiswa yang mengajukan uji materiil Pasal 4 UU No. 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut kedua mahasiswa tersebut, pasal tersebut berpotensi merugikan hak konstitusional keduanya.

Pasal 4 UU Penodaan Agama menyatakan, “Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 156a Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan keTuhanan Yang Maha Esa”.

Aisyah Sharifa sebagai Pemohon Uji Materiil UU Penodaan Agama ke MK – Foto Ist

Aisyah menjelaskan bahwa pihaknya sering mendapatkan kesempatan untuk melakukan public speaking, baik sebagai pembicara dalam berbagai seminar, forum diskusi, maupun konferensi. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, ia menilai harus tetap berpegang teguh pada iman yang diyakini oleh masing-masing.

“Namun, pemberlakukan pasal a qou, sebagai contoh jika pada suatu kompetisi debat hukum, Pemohon menyebut kata Nabi Isa a.s. bukan Tuhan Al-Masih dan didengar oleh publik beragama Kristen, maka publik dapat saja menilai Pemohon telah menistakan agama,” kata Aisyah di hadapan majelis hakim MK, Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Dengan adanya pasal tersebut, katanya, memungkinkan setiap orang yang menganut agama tertentu untuk menyalahkan agama lain yang tidak dianggap benar olehnya. Padahal, setiap agama pada dasarnya memang berbeda-beda dan setiap agama dianggap benar oleh pengikutnya masing-masing.

“Dengan demikian, pasal a quo dapat digunakan orang-orang yang tidak mengerti agamanya sendiri untuk menuduh orang lain melakukan penistaan agama,” ungkapnya.

Untuk itulah, dalam petitumnya, Pemohon meminta agar Majelis Hakim Konstitusi menyatakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Selain itu, Pemohon meminta agar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya,” kata Zico.

Menanggapi permohonan tersebut, Saldi menekankan beberapa usaha perbaikan yang sebaiknya dilakukan Pemohon. Pertama, perlunya Pemohon menguraikan kerugian konstitusional dengan pemberlakukan pasal a quo yang tak hanya kerugian potensial, tetapi juga ditambahkan dalam batas penalaran yang wajar akan terjadi pelanggaran hak konstitusional.

Sebab, kata Saldi, hal ini kemudian dapat membangun kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Berhubungan dengan legal standing Saldi juga mempertanyakan kepada Pemohon dalam mengajukan perkara kenapa tidak menggunakan dalil organisasi saja atau profesi sebagai penceramah yang dapat saja terancam dengan pemberlakukan pasal a quo.

“Dalam pokok perkara, Pemohon terlalu menyederhanakan permohonan dalam enam halaman yang sudah memuat kewenangan mahkamah dan legal standing dengan memperdalam uraian dari dalil-dalil yang diajukan. Misalnya, para Pemohon mengaitkan Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945, harus ada penjelasan yang mendalam mengapa Pasal 4 UU Penodaan Agama itu bertentangan dengan UUD 1945 tersebut. Bangunan argumentasinya agar banyak argumentasi konstitusional yang dihasilkan sehingga terlihat pertentangannya,” jelasnya.

Sedangkan Hakim Konstitusi, Manahan MP Sitompul, menekankan pada sisi materi yang diujikan Pemohon. Manahan menilai bahwa adanya kekhawatiran Pemohon atas tuduhan penistaan agama ini perlu dikaji.

Dalam hal inilah perlu dikembangkan adanya toleransi. Manahan menjelaskan baik pihak Pemohon maupun masyarakat yang memberikan ceramah atau khotbah dapat menyampaikan materi-materi di tempat khusus yang dihadiri oleh orang-orang yang mengerti dengan konteks penyampaian pemateri.

“Namun apabila terjadi hal-hal seperti yang dikhawatirkan sebagaimana para Pemohon rasakan, maka materi kedudukan hukum perlu dielaborasi lebih lanjut. Jadi, saya rasa permasalahan ini adalah perlu dicari toleransinya dalam praktik kehidupan sehari-hari,” ungkapnya.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!