Mahasiswa Jember Tuntut Transparansi Anggaran Pendidikan

Editor: Mahadeva WS

276

JEMBER – Puluhan mahasiswa di Jember, yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Jember, Senin (10/9/2018), menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD dan Kantor Pemkab Jember, Jawa Timur.

Dalam aksinya, mahasiswa menuntut transparansi anggaran pendidikan, khususnya pengentasan buta aksara, yang disebut-sebut nilainya cukup besar. Jalannya aksi sempat ricuh, karena, puluhan mahasiswa itu, merasa dipersulit untuk bertemu dengan anggota dewan. Sempat terjadi perdebatan sengit antara mahasiswa dengan petugas kepolisian.

Selang air yang berada di Gedung DPRD Jember, tidak luput dari sasaran aksi, dibakar sebagai bentuk protes para mahasiswa. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya perwakilan dari mahasiswa GMNI ditemui Ketua Komisi D, Mohammad Hafidi, dan Ketua Komisi B, Bukri.

Dalam pertemuan tersebut, Koordinator Aksi, Ilham Fidauziar mengatakan, pihaknya merasa sangat miris, ketika Jember yang dikenal sebagai kota pendidikan, memiliki banyak perguruan tinggi, ternyata angka buta aksaranya masih cukup tinggi. “Aksi hari ini, dalam rangka peringatan hari bebas buta aksara internasional. Dari data yang kami dapatkan dari Kemdikbud Jatim, jumlah usia produktif yang belum melek aksara tertinggi, ada 164.346 jiwa. Padahal anggaran yang digelontorkan pemkab dalam berbagai progam buta aksara sangat besar,” kata Ilham.

Ilham mengatakan, Bupati Jember, Faida, dalam pernyataannya menyebut, di Jember ada 2.000 lebih ruang kelas rusak. Ditargetkan di 2018 ini, perbaikan 1.000 ruang kelas diantaranya sudah tuntas. “Namun hingga menjelang akhir tahun, belum terlihat tanda-tanda realisasi dari kegiatan tersebut. Bahkan sebuah sekolah SD, yakni SDN Bintoro 5 Jember, sampai tiga  tahun, tiga kelasnya masih rusak, dan belum ada perbaikan dari dinas terkait,” tandasnya.

Mahasiswa juga merasa miris dengan persoalan dan nasib Guru Tidak Tetap (GTT), yang tidak ada perhatiannya sama sekali. “Bertahun-tahun mereka bekerja, tanpa ada perhatian upah yang layak, perlindungan BPJS yang jelas, apalagi juga nasibnya harus diselesaikan secara beradab dan proporsional,” tegasnya.

Mahasiswa memberikan deadline dua minggu, kepada pemerintah daerah untuk merealisasikannya. Jika tidak dipenuhi, mahasiswa akan kembali turun ke jalan.

Ketua Komisi D DPRD Jember, Mohammad Hafidi menyampaikan, pihaknya merasa berterima kasih atas aksi yang dilakukan mahasiswa dari GMNI. “Sudah menjadi rahasia umum, tentang persoalan pendidikan di Kabupaten Jember. Serta membuktikan bahwa Komisi D tidak sendirian,” ujar Hafidi.

Komisi D melihat kondisi pendidikan di Jember juga sama dengan yang dilihat oleh GMNI. “Benar yang dikatakan adik-adik GMNI itu, bahkan Komisi D berkali-kali memanggil Dinas Pendidikan, namun sampai saat ini juga belum pernah bersedia hadir. Selalu ada alasan, bahkan karena kepala dinasnya masih PLT. Tapi sekarang sudah definitif, semoga ada perhatian,” tandasnya.

Untuk permintaan mediasi dengan Dispendik, anggota dewan meminta GMNI untuk berkirim surat secara resmi. “Silahkan berkirim surat secara resmi, kita mediasi adik-adik GMNI dengan Dispendik, nanti kita sama-sama bahas. Agar persoalan pendidikan ini bisa diketahui, apa persoalannya,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...