Mahasiswa Tuntut Pemerintah Fokus Bangun Sektor Pertanian 

Editor: Mahadeva WS

195
Aksi mahasiswa di Jember memperingati Hari Tani - Foto Kusbandono

JEMBER – Puluhan mahasiswa Jurusan Pertanian, Universitas Jember (Unej), Universitas Muhammadiyah (UM), dan Universitas Islam Jember (UIJ), yang tergabung dalam Ikatan Badan Eksekutif Mahasiswa Pertanian Indonesia (IBEMPI) Koordinator Wilayah IV Jawa Timur, menggelar demonstrasi memperingati Hari Tani Nasional di bundaran DPRD Kabupaten Jember, Senin (24/9/2018).

Aksi turun ke jalan dilakukan, sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi kedaulatan pangan Indonesia yang semakin lemah. Mahasiswa menilai, pemerintah tidak pernah memperhatikan nasib petani, dan kondisi pangan di Indonesia. Situasi sudah semakin terpuruk, akibat tidak konsistennya pemerintah dalam mengambil kebijakan tentang pertanian, utamanya komoditas pangan, baik kebijakan harga maupun kualitas kesejahteraan petani. “Saat ini Indonesia telah mengambil kebijakan yang salah dalam pembangunan pertanian dan pangan, menyebabkan terjadinya krisis pangan di Indonesia,” kata koordinator aksi, Muhammad Soleh, Senin (24/9/2018).

Aksi dilakukan dengan long march dari Double Way Universitas Jember, menuju gedung DPRD Jember. Hal tesebut sempat menyebabkan arus lalu lintas di sepanjang Jalan Kalimantan, Kecamatan Sumbersari macet total. Pihak kepolisian, harus bekerja ekstra, mengawal aksi dan mengatur kendaraan yang lewat. “Petani sejahtera, itu hanya omongan belaka. Katanya menegakkan kedaulatan pangan, namun yang terjadi malah alih fungsi lahan untuk alasan infrastruktur, dan perumahan,” tambah Soleh.

Menurut Sholeh, yang juga Koordinator IBDMPI Wilayah IV Jatim, kedaulatan pangan adalah hak dari segala bangsa, untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan pangan. Rakyat yang berkecukupan pangan dan mandiri tanpa campur tangan dari pihak lain. “Pemerintah harus segera membangun industri nasional berbasis pertanian, kelautan, dan keanekaragaman hayati, sehingga memungkinkan terciptanya usaha-usaha mandiri, sehingga tidak lagi tergantung pada pangan impor,” ujarnya.

Pemerintah harus segera merevisi UU No7/1996 tentang Ketahanan Pangan, dengan menempatkan pertanian rakyat sebagai motor penggerak utama perekonomian dan menghentikan pengalih fungsian lahan pertanian. “Pengembangan pertanian berkelanjutan yang menjaga keanekaragaman hayati, mengurangi ketergantungan input luar, dan memandirikan pertanian harus segera dilakukan oleh pemerintah agar terwujud kedaulatan pangan,” jelasnya.

IBEMPI juga menuntut pemerintah, menjadikan sektor pertanian sebagai fokus pembangunan bangsa. Sehingga mampu mewujudkan kedaulatan pangan secara mandiri tanpa ada ketergantungan terhadap komoditas pangan impor. “Pelaksanaan reforma agraria dan landreform harus diperkuat dan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa hak setiap petani untuk menguasai tanah pertanian sesuai dengan konstitusi Indonesia pasal 33 UU 1945 dan UUPA No.5/1960,” tegasnya.

Soleh mengungkapkan, banyak kejadian alih fungsi lahan, menyebabkan jumlah lahan pertanian semakin habis. Pengangguran di sektor pertanian juga semakin meningkat. “Tumpang pitu Banyuwangi, lahan pertanian rusak akibat pertambangan, merkuri, dan banjir lumpur yang merusak tempat wisata. Probolinggo pembangunan tol, yang membuat lahan pertanian beralih fungsi, sehingga petani semakin sedikit memiliki lahan,” tandasnya.

Sementara Kemendag, dengan kebijakannya, malah mengimpor beras dari luar negeri. “Bagaimana petani mau sejahtera. Kebijakan pertanian pun tidak menyentuh petani. Kami berharap pemerintah memperhatikan ini,” tandasnya.

Untuk lingkup Jember, Pemerintah Kabupaten Jember harus memperhatikan sektor pertanian dalam RPJMD, seperti alih fungsi lahan di Jember dari 80 hektare, harus ditekan diturunkan menjadi 50 hektare per tahun.

Anggota Komisi B DPRD Jember, Bukri, mengapresiasi kepekaan mahasiswa Pertanian Jember yang tergabung dalam IBEMPI Wilayah IV Jatim, dalam menyuarakan kepentingan petani, dan kondisi pangan Indonesia serta Jember khususnya. “Sebenarnya kami sudah rutin melakukan pertemuan dengan instansi terkait dalam membahas harga, distribusi pupuk, kemudian lahan pertanian. Dengan adanya teman-teman mahasiswa pertanian seperti ini, nanti akan libatkan dalam forum tersebut sehingga bisa menjadi jembatan antara petani dengan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada kementerian pertanian.” Kata Bukri.

Terkait dengan kondisi pertanian di Jember, Bukri menyebut, apa yang disampaikan oleh mahasiswa memang benar. Saat ini, kondisi petani ketika pasca panen sering mengalami permainan harga yang dilakukan tengkulak, sehingga harga di tingkat petani selalu berada pada titik terendah. “Ini yang harus dilakukan oleh bupati bagaimana bisa memutus mata rantai ini supaya harga tidak anjlok,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...