Mantan Koruptor Bebas Nyaleg

Editor: Satmoko Budi Santoso

222
Juru Bicara MA Suhadi -Foto M Hajoran Pulungan

JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) membatalkan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 7 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota serta Pasal 60 huruf j Peraturan KPU No. 26/2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) di Pemilu 2019. 

Dengan begitu, mantan narapidana dalam kasus tersebut boleh mencalonkan diri menjadi anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota serta anggota DPD RI.

Majelis hakim yang memeriksa permohonan ini terdiri dari tiga hakim agung yakni Irfan Fachrudin, Yodi Martono, Supandi dengan Nomor Perkara 45 P/HUM/2018 yang dimohonkan Wa Ode Nurhayati dan lainya dengan KPU sebagai Termohon.

“Peraturan KPU tentang larangan mantan narapidana (korupsi) menjadi caleg telah diputus MA pada Kamis, (13/9/2018) kemarin. Permohonan para Permohon dikabulkan dan Peraturan KPU tersebut telah dibatalkan MA,” kata Suhadi Juru Bicara MA di Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Suhadi menjelaskan, kedua Peraturan KPU tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7/2017 tentang Pemilu. Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu yang menyebutkan “bakal calon DPR dan DPRD harus memenuhi persyaratan: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”

“Selain itu materi kedua Peraturan KPU tersebut, bertentangan dengan Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016, yang telah memperbolehkan mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif, sepanjang yang bersangkutan mengumumkan kepada publik bahwa dirinya merupakan mantan terpidana,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata Suhadi, Peraturan KPU dibatalkan. Namun, salinan putusan belum dapat diunggah di Direktorat Putusan MA karena masih dalam tahap minutasi.

Seperti diketahui, sejak terbitnya Peraturan KPU yang melarang mantan terpidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak, mencalonkan diri sebagai anggota legislatif ini menjadi kontroversi di masyarakat.

Di antaranya adanya perdebatan sengit antara KPU dan Bawaslu yang mengabulkan gugatan atas keputusan KPU yang mencoret beberapa nama bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang merupakan mantan narapidana korupsi dalam daftar caleg sementara (DCS) di beberapa daerah.

Akar persoalannya, Bawaslu dianggap mengabaikan dua Peraturan KPU tersebut yang spesifik ada larangan nyaleg bagi mantan narapidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak.

Bawaslu menganggap melarang warga negara menjadi caleg sekalipun mantan narapidana korupsi merupakan tindakan inkonstitusional yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan UU Pemilu.

Salah satu pemohon, Wa Ode Nurhayati, yang merupakan mantan terpidana kasus suap dana penyesuaian infrastruktur daerah, melalui kuasa hukumnya Herdiyan berdalih Peraturan KPU tersebut dianggap bertentangan dengan UU HAM, UU Pemberantasan Tipikor dan UU Pemilu. Sebab, hak dipilih dan memilih adalah hak yang dijamin oleh UUD 1945 dan tidak bisa dibatasi hanya melalui Peraturan KPU.

Baca Juga
Lihat juga...