Masyarakat NTB Diminta Waspadai Dampak Kekeringan

Editor: Mahadeva WS

136
Kepala Stasiun Klimatologi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kelas l Lombok Barat, Wakodim/foto : Turmuzi

MATARAM – Kepala Stasiun Klimatologi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kelas l Lombok Barat, Wakodim, meminta masyarakat mewaspadai dampak dari kekeringan yang sudah terjadi. Terutama untuk masyarakat yang tinggal di daerah dengan Hari Tanpa Hujan (HPH) hingga 60 hari.

“Untuk daerah yang Hari Tanpa Hujannya (HTH) lebih dari 60 hari, supaya mewaspadai dampak kekeringan seperti krisis air bersih” kata Wakodim, Rabu (26/9/2018).

Hasil monitoring , HTH terpanjang di NTB terpantau terjadi di Kabupaten Bima, wilayah Madapangga yang mencapai 161 hari. Kemudian di wilayah Wawo yang mencapai 117 hari. Kabupaten Lombok Tengah, meliputi wilayah Batunyala 161 hari, Kabupaten Sumbawa dalam hal ini Moyo Utara (152 hari).

Kemudian di Kabupaten Dompu, yaitu di wilayah Kilo 144 hari, Kabupaten Lombok Timur, di Labuhan Pandan 141 hari, Sambelia (140 hari). Kota Bima di wilayah Rasanae (135 hari). “Curah hujan pada dasarian I September 2018 di wilayah NTB secara umum berada pada kategori rendah yaitu kurang dari 20 milimeter per dasarian (mm/dasarian),” jelasnya

Curah Hujan tertinggi terjadi di Labangka Kabupaten Sumbawa, Lombok Barat, meliputi Buwun Mas dengan curah hujan 48 mm/dasarian. Sifat hujan dasarian I September 2018, secara umum dalam kondisi di bawah normal.

Wakodim menyebut, kondisi suhu muka laut di perairan NTB menunjukan anomali negatif. Kodisi cenderung dingin, dan ENSO dalam kondisi netral. Analisis angin menunjukkan angin timuran masih mendominasi. Kondisi tersebut mengakibatkan pengurangan peluang terbentuknya awan-awan konvektif hujan, di sebagian besar wilayah NTB.  Sementara, pergerakan Madden Jullian Oscillation (MJO) saat ini tidak aktif.

Sebelumnya Kepala Badan Penanggulanganan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Muhammad Rum mengatakan, meski kemarau sudah berlangsung lama di seluruh wilayah NTB, kondisi tersebut belum sampai berdampak parah terhadap kekeringan. Hal tersebut didasarkan pada belum adanya laporan dari BPBD kabupaten dan kota, mengenai terjadinya kekeringan dan krisis air bersih.

Pada kekeringan sebelumnya, dilaporkan terjadi kekeringan dan krisis air bersih yang parah. “Meski demikian, koordinasi terus dilakukan dengan BPBD kabupaten kota, guna antisipasi bencana kekeringan dan air bersih” terangnya.

Baca Juga
Lihat juga...