Mentan dan Kadin, Sepakati Upaya Stabilisasi Produk Pertanian

Editor: Mahadeva WS

236

BADUNG – Kementerian Pertanian, menjalin kerjasama dengan Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia, untuk meningkatkan sinergitas stabilitas ketersediaan pasokan pangan dan percepatan investasi dan ekspor komoditas pertanian. Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan di Bali, Kamis (6/9/2018).

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman mengatakan, dengan kerjasama yang dilakukan, ke depan izin impor komoditas pertanian, diprioritaskan melalui Kadin provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia. Kebijakan tersebut untuk memotong mata rantai jalur pasok barang baik impor maupun ekspor.

“Semua Kadin provinsi kabupaten nantinya mengambil peran. Kadin Jawa Timur misalnya, langsung mengimpor bawang putih dari Cina ke Jawa Timur, bukan lagi dari Cina ke Jakarta, lalu ke Jawa Barat, baru sampai Jawa Timur,” kata Amran di sela-sela acara penandatangan MoU, Kamis (6/9/2018).

Dengan pemotongan mata rantai pasokan barang tersebut, bisa menekan disparitas harga. Harga di level produsen yang biasanya naik dari 200 hingga 300 persen, bahkan mencapai 500 persen, dapat dicegah. Keuntungan lain yang didapatkan dari kerjasama tersebut adalah, inflasi dapat lebih terkendali.

Seperti diketahui, penyumbang inflasi terbesar di Indonesia selama ini adalah pertanian dan pangan. “Selama dua tahun terakhir pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla berhasil menekan inflasi terendah, dalam 15 tahun terakhir, yaitu 3,6 persen year on year (yoy). Bukan mustahil pada akhir tahun depan inflasi bisa ditekan di bawah 3,6 persen,” imbuhnya.

Menurut Menteri asal Sulawesi Selatan tersebut, ruang lingkup MoU yang dilakukan meliputi lima poin utama. Pertama, stabilitas ketersediaan pasokan pangan, melalui Kadin daerah, BUMN, BUMD, dan petani produsen. Kedua, akselerasi ekspor pertanian dan pangan melalui BUMD, Kadin, Perusda, dan petani produsen.

Ketiga, memperkuat sinergitas bisnis antara Kadin daerah, BUMN, BUMD, Perusda, perusahaan swasta, dan petani produsen. Keempat, pertukaran data informasi komoditas pertanian. Kelima, kegiatan dan koordinasi lain, sesuai kesepakatan Kementerian Pertanian dan Kadin Indonesia.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, kedua belah pihak secara bersama akan membentuk satuan tugas (satgas) khusus, yang memiliki kewenangan khusus menangani hal tersebut. Nota kesepakatan tersebut, merupakan kesinambungan upaya memastikan semua yang direncanakan berjalan baik. “Yang terpenting adalah, memotong rantai pasok yang selama ini tidak efisien. Kadin secara berkala juga akan melakukan pertemuan internal reguler,” katanya.

Nota kesepahaman tersebut, akan meratakan peran pengusaha Kadin di seluruh Indonesia, karena sebelumnya lebih terpusat di Jakarta. Kerjasama tersebut sebelumnya sudah mendapat dukungan dari Presiden Jokowi. “Kerja sama ini menjaga stabilitas harga, menjaga ketersediaan dan kedaulatan pangan. Pertanian merupakan sektor terbesar menyerap tenaga kerja, 30-31 persen dari 130 juta tenaga kerja,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...