MK Perintahkan KPUD Deiyai Gelar PSU

Editor: Satmoko Budi Santoso

302

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Deiyai, Papua, untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) disebabkan terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara dengan cara noken di semua TPS di Distrik Kapiraya saat Pilkada, beberapa waktu lalu.

Hal ini disampaikan Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pengucapan putusan di ruang sidang MK. Dalam amar putusannya memerintahkan Termohon atau KPUD Kabupaten Deiyai untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah distrik.

“Amar putusan. Mengadili, dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah. Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara dengan cara noken di semua TPS di Distrik Kapiraya dan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018,” kata Anwar Usman, saat membacakan putusan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) Kabupaten Deiyai di ruang sidang MK, Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Ketua MK Anwar Usman saat membaca Putusan PHP Kabupaten Deiyai – Foto : M Hajoran Pulungan

Dengan terbukti adanya sejumlah pelanggaran, maka MK membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, bertanggal 8 Juli 2018, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon di semua TPS di Distrik Kapiraya serta perolehan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat.

“Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 1 Mogodagi; TPS 1 Yamouwitina; TPS 1 Uwe Onagei; TPS 1 Idego; serta TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Komauto, Distrik Kapiraya; serta di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, yang diikuti oleh seluruh pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 dengan supervisi KPU Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum,” ujarnya.

Selain itu juga, KPUD Deiyai sebagai Termohon diperintahkan untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 dengan hasil yang telah ditetapkan oleh KPUD sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, bertanggal 8 Juli 2018, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah.

“Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus dilakukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan ini diucapkan dan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya,” sebutnya.

Dalam perimbangan hukum, MK mengatakan, demi memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan kepada para pihak dalam perkara a quo, sepanjang mengenai perolehan suara di Distrik Tigi Barat, Mahkamah berpendapat harus dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS yang dalam perkara ini dipermasalahkan apakah perolehan suaranya didasarkan pada kesepakatan adat atau tidak.

“Pemungutan suara ulang demikian harus diikuti oleh semua pasangan calon yang sah, yaitu empat pasangan calon, meskipun perkara a quo diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 terhadap KPU Kabupaten Deiyai yang hanya melibatkan perselisihan suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pihak Terkait,” kata anggota hakim MK Suhartoyo.

Keputusan Mahkamah sebut Suhartoyo, didasarkan pada fakta hukum bahwa keempat pasangan calon hingga saat ini masih berstatus pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 yang karenanya memiliki hak untuk mengikuti pemungutan suara ulang.

Hasil perolehan suara selain di semua TPS di Distrik Kapiraya serta di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, tidak dipersoalkan maka tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk meragukan validitas dan keabsahan perolehan suara pasangan calon di
TPS-TPS lain.

“Dengan memperhatikan tingkat kesulitan serta hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemungutan suara ulang dimaksud, pemungutan suara ulang perlu diberikan tenggang waktu yang cukup sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini. Untuk menjaga pelaksanaan pemungutan suara ulang oleh KPU Kabupaten Deiyai harus dilaksanakan dengan supervisi KPUD Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum,” jelasnya.

Baca Juga
Lihat juga...