MK Perintahkan KPUD Sampang Gelar Pilkada Ulang

Editor: Mahadeva WS

226

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sampang, Madura, menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU), Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang 2018. Hal itu menjadi keputusan dari sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) yang digelar, Rabu (5/9/2018).

Hakim menilai, telah terjadi pemungutan suara, dengan mempergunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak valid dan tidak logis. “Amar putusan, mengadili, sebelum menjatuhkan putusan akhir, menyatakan, telah terjadi pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018, yang didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang tidak valid dan tidak logis. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dengan mendasarkan pada Daftar PemilihTetap yang telah diperbaiki,” kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan.

MK memerintahkan, PSU yang dimaksud dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari, sejak putusan diucapkan. Hakim memerintahkan, KPU Jawa Timur dan KPU RI mensupervisi kegiatan tersebut. Sementara kepada Bawaslu Kabupaten Sampang, diminta melakukan pengawasan secara ketat, disupervisi oleh Bawaslu Jawa Timur dan Bawaslu RI.

“Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas, untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah, hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah pemungutan suara ulang dilaksanakan,” lanjut Anwar Usman.

Setelah memeriksa secara seksama, dalil-dalil permohonan, dan Jawaban termohon, serta Keterangan pihak terkait, mahkamah melihat, ada permasalahan yang mendasar atau krusial di DPT, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang 2018. Mahkamah menilai, terdapat ketidakwajaran dalam penentuan jumlah DPT.

Berdasarkan keterangan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh, dalam persidangan di 31 Agustus 2018, data kependudukan yang dijadikan dasar penerbitan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) adalah, data jumlah penduduk, sebagaimana tercantum di dalam tabel Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2), yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU untuk Pilkada serentak 2018. Di dalam daftar tersebut, jumlah penduduk Kabupaten Sampang adalah 844.872 jiwa.

“Berdasarkan data tersebut, Kemendagri menentukan DP4 sejumlah 662.673 yang dinyatakan sebagai penduduk yang memiliki hak pilih, yaitu yang berusia lebih atau sama dengan 17 tahun sampai dengan 27 Juni 2018, berusia kurang dari 17 tahun berstatus sudah atau pernah menikah, dan tidak sedang menjadi anggota TNI/Polri,” jelas Hakim Anggota Saldi Isra.

Namun demikian, setelah mendapatkan penjelasan langsung dari KPU dan KPU Kabupaten Sampang di persidangan 31 Agustus 2018, ternyata yang dipergunakan oleh KPU cq. KPU Kabupaten Sampang, untuk menentukan DPT bukanlah data DP4 yang bersumber dari data jumlah penduduk yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Yang dijadikan dasar adalah, jumlah DPT Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, yang berisi 805.459 pemilih.

Baca Juga
Lihat juga...