MK Persilakan DPD Laporkan Hakim Konstitusi ke Dewan Etik

Editor: Satmoko Budi Santoso

191
Juru Bicara MK Fajar Laksono - Foto M. Hajoran Pulungan

JAKARTA – Larangan bagi anggota Partai Politik (Parpol) menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) yang berlaku mulai Pemilu 2019 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), ternyata berbuntut panjang. Sejumlah anggota DPD akan melaporkan Hakim Konstitusi ke Dewan Etik MK, karena dianggap melanggar UUD 1945.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara MK, Fajar Laksono, menghargai langkah yang diambil oleh sejumlah anggota DPD yang merasa dirugikan dengan putusan MK tersebut. Karena sebagai negara hukum dan demokrasi, itu merupakan hak mereka untuk melaporkan siapa pun.

“Tentu kita hargai langkah anggota DPD tersebut. Silakan saja kalau ada yang melaporkan. Dewan Etik MK tentu punya kewajiban dan pertimbangan untuk memutus laporan tersebut, apakah ada unsur yang dilanggar dalam putusan yang diambil hakim MK,” kata Fajar Laksono di Gedung MK, Jakarta, Jumat (21/9/2018).

Fajar mengatakan, Hakim Konstitusi tentu akan mengikuti semua prosedur yang berlaku. Karena pihaknya yakin dan percaya, tidak ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi dalam putusan terkait pelarangan calon anggota DPD dari Partai Politik.

“Hakim Konstitusi akan mengikuti seluruh prosedur yang ada. Dan yang pasti, sejauh ini kami meyakini tidak ada pelanggaran etik yang dilakukan Hakim Konstitusi terkait dengan putusan MK soal pencalegan DPD,” ujarnya.

Fajar juga menambahkan, bahwa apa yang diputus oleh MK bersifat final dan mengikat, sehingga putusan tersebut berlaku setelah selesai diputuskan. Artinya, putusan tersebut berlaku bagi calon anggota DPD tahun 2019 mendatang, saat penyelenggaraan Pemilihan Umum, bukan untuk tahun 2024 seperti yang ditafsirkan sebagian anggota DPD.

“MK sudah menegaskan bahwa putusan larangan anggota Partai Politik menjadi calon anggota DPD berlaku setelah diputuskan MK pada Pemilihan Umum tahun 2019 mendatang. Putusan tersebut bersifat final dan mengikat bagi semua warga negara,” ungkapnya.

Sejumlah anggota DPD tidak setuju atas pernyataan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 terkait pengujian Pasal 182 huruf I UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang ditafsirkan sebagai larangan bagi pengurus parpol menjadi anggota DPD yang berlaku mulai Pemilu 2019. Penegasan ini dinyatakan usai sejumlah unsur Pimpinan DPD beraudiensi dengan MK, Rabu (19/9) di Gedung MK.

Karena itu, DPD akan mengambil tindakan hukum untuk menghentikan pelanggaran terhadap konstitusi dengan melaporkan oknum sejumlah hakim MK ke Dewan Etik MK. Bahkan akan melakukan tindakan hukum lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga
Lihat juga...