hut

Nelayan di Maluku Utara Perlu Koperasi

Ilustrasi - Nelayan -Dok: CDN

TERNATE  – Pengamat Perikanan dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Mahmud Hasan, meminta pemerintah kabupaten/kota di Maluku Utara memfasilitasi pendirian koperasi nelayan di setiap wilayah permukiman nelayan.

“Sebagian besar wilayah permukiman nelayan di Maluku Utara (Malut), seperti di wilayah pesisir dan pulau-pulau belum memiliki koperasi nelayan, padahal wadah itu sangat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan,” katanya di Ternate, Jumat.

Menurut dia, salah satu penyebab banyaknya wilayah permukiman nelayan di Malut tidak memiliki koperasi nelayan, adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami pengelolaan koperasi dan tidak adanya modal usaha.

Oleh karena itu, ia menyarankan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk pro-aktif memfasilitasi penderian koperasi nelayan di setiap wilayah permukiman nelayan, khususnya dalam bentuk pelatihan dan pendampingan serta pemberian bantuan modal awal.

Adanya koperasi nelayan akan memudahkan nelayan untuk mendapatkan berbagai kebutuhan untuk melaut, misalnya Bahan Bakar Minyak (BBM), alat tangkap ikan dan muda untuk melaut,” katanya.

Selain itu, menurut Mahmud Hasan, keberadaan koperasi nelayan juga bisa menjadi solusi bagi nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ketika mereka tidak bisa melaut akibat cuaca buruk, termasuk ketika membutuhkan dana untuk memperbaiki kapal.

Ia mengatakan, adanya wadah koperasi nelayan dapat memudahkan pula bagi nelayan untuk mengusulkan bantuan modal usaha kepada perbankn atau sumber keuangan lainnya, karena lembaga seperti itu hanya mau memberikan bantuan kepada nelayan melalui koperasi atau kelompok usaha lainnya.

Namun Mahmud mengingatkan agar dalam penderian koperasi harus sepenuhnya diberikan kewenangan pengelolaannya kepada nelayan, agar manfaatnya dirasakan langsung oleh nelayan, karena kalau pengelolaannya dikendalikan oleh pihak lain yang bukan nelayan, itu justru akan merugikan nelayan.

“Saya melihat ada sejumlah koperasi nelayan di Malut yang didirikan mengatasnamakan nelayan, tetapi pengelolaannya pihak lain dan dalam praktik usahanya sering merugikan nelayan dan koperasi seperti ini harus dievaluasi,” katanya menambahkan. (Ant)

Lihat juga...