Nelayan Diminta Tinggalkan Pukat Harimau

Ilustrasi pukat harimau - Foto: Dok. CDN

MEDAN – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Sumatera Utara (Sumut) meminta, nelayan tradisional maupun pemodal besar, dengan penuh kesadaran dapat meninggalkan alat tangkap pukat harimau. Alat tersebut harus ditinggalkan karena tidak ramah lingkungan.

“Tidak ada gunanya nelayan tetap mempertahankan alat penangkap ikan ilegal yang telah dilarang oleh pemerintah,” kata Wakil Ketua DPD HNSI Sumut Nazli, di Medan, Kamis (27/9/2018).

Nelayan yang masih menggunakan pukat harimau, akan menghadapi masalah hukum. Hal itu diyakini akan membuat nelayan tidak tenang saat bekerka. Petugas dari Polisi Perairan, TNI AL, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan instansi terkait lainnya, dipastikan akan melakukan razia terhadap para pengguna pukat harimau.

Disebutnya, nelayan lebih baik menyimpan alat tangkap yang dapat merusak lingkungan itu, atau menyerahkan pukat harimau kepada aparat berwenang. Nelayan tidak perlu menangkap ikan dengan bersembunyi-bunyi, jika mencari ikan tidak menggunakan jaring yang dapat merusak sumber hayati di laut. “Kalau tertangkap nantinya akan diproses secara hukum dan ditahan di dalam penjara untuk mempertanggung jawabkan perbuatan mereka yang melanggar peraturan,” tandasnya.

Nazli menyebut, sudah saatnya nelayan beralih tidak lagi menggunakan pukat harimau. Nelayan dapat mengoperasikan alat tangkap yang telah diizinkan oleh pemerintah atau Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Alat tangkap yang dilarang antara lain pukat hela (trawl), pukat tarik (seine nets), pukat cantrang, pukat gerandong dan pukat lain seperti pukat harimau.

Pelarangan pengoperasian alat tangkap tersebut di perairan Indonesia, karena tidak ramah lingkungan, dan juga merusak di laut. “Larangan tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.02/2015 tentang alat penangkapan ikan tersebut, dan harus dipatuhi seluruh nelayan di tanah air,” tandasnya.

Sebelumnya, personel Direktorat Polair Polda Sumatera Utara menangkap 10 kapal pukat harimau atau trawl yang masih beroperasi di perairan Kabupaten Batubara dan Deli Serdang. Plt Kabid Humas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan mengatakan, aparat keamanan juga menangkap 10 nahkoda dan 13 Anak Buah Kapal (ABK) yang menggunakan alat tangkap dilarang pemerintah itu.

Penangkapan kapal tersebut, berdasarkan perintah Kapolda Sumut, Brigjen Pol Agus Andrianto, untuk melakukan penertiban nelayan yang masih mengoperasikan jaring pukat harimau perusak lingkungan. “Sehubungan dengan itu, petugas Dit Pol Air mengamankan kapal yang menggunakan alat penangkap ikan ilegal tersebut,” ujar Nainggolan.

Kapal yang ditangkap itu, berada di sekitar perairan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, pada Rabu (29/8/2018) sekira pukul 16.00 WIB. Petugas mengamankan empat unit kapal ukuran lima gross ton (GT), yang menggunakan jaring pukat hela/pukat harimau. (Ant)

Lihat juga...