Operasional Ubsus Siwab di DIY Terganggu

Editor: Mahadeva WS

191

YOGYAKARTA – Penurunan alokasi anggaran Program Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting (Ubsus Siwab), dari Kementrian Peternakan di 2018, secara langsung berpengaruh pada pelaksanaan programnya di daerah. 

Di Yogyakarta, Dinas Pertanian melalui Bidang Peternakan, di 2018 hanya mendapatkan alokasi anggara sebesar Rp9,6 miliar. Jumlah itu menurun dari alokasi anggaran Ubsus Siwab 2017 yang mencapai Rp20,7 milyar.

Seksi Produksi Bidang Peternakan Dinas Pertanian DIY, Giyarto – Foto: Jatmika H Kusmargana

“Tahun ini alokasi anggaran Ubsus Siwab dari pusat turun drastis. Dampaknya operasional pelaksanaan program Ubsus Siwab dialihkan ke tingkat kabupaten kota atau peternak. Sejumlah program pendukung juga dipangkas,” ujar Seksi Produksi Bidang Peternakan Dinas Pertanian DIY, Giyarto, Senin (3/9/2018).

Giyarto menyebut, dari total anggaran Rp9,6 miliar di 2018, Rp8,5 milyar dialokasikan untuk program pelaksanaan Ubsus Siwab. Sementara sisanya Rp1,1 miliar dialokasikan untuk program pendukung.  Jumlah tersebut menurun dari 2017, yakni Rp12,7 miliar untuk pelaksaan program Ubsus Siwab, dan Rp8 miliar untuk program pendukung. “Jadi dengan adanya pengurangan anggran ini, pelaksaan IB (Inseminasi Buatan) yang awalnya gratis, sekarang dimungkinkan ditarik biaya. Atau jika pemerintah daerah mampu, bisa menanggungnya,” jelasnya.

Hanya saja, rencananya di 2019, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, telah menaikkan kembali alokasi anggaran Ubsus Siwab. Total alokasi anggaran di 2019 untuk DIY mencapai Rp16,8 miliar, dengan rincian Rp13 miliar untuk pelaksaan dan Rp3,8 miliar untuk program pendukung. “Kita harapkan alokasi ini tidak berubah lagi dengan ada pemangkasan. Karena tentu akan menyulitkan pelaksaan di daerah,” harapnya.

Selain program pendukung Ubsus Siwab dari bidang Peternakan Dinas Pertanian. Juga akan ada program pendukung lain dari Balai Besar Veteriener. Diantaranya, pemeriksaan terhadap ternak yang mengalami gangguan reproduksi, atau sulit mengalami kebuntingan dan kelahiran. “Tahun depan, sapi yang mengalami gangguan reproduksi akan mendapatkan pemeriksaan dari BB Vet, pelaksanaannya melalui puskeswan tingkat kabupaten,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...