Pak Harto Jadikan Ketahanan Pangan, Landasan Ketahanan Nasional

Editor: Mahadeva WS

458

JAKARTA – Wartawan senior, Koos Arumdanie menyebut, masyarakat bisa terhentak, jika menelusuri jalan panjang yang dilalui Presiden Soeharto, dalam upaya menstabilitaskan ketahanan pangan.

“Kebetulan saya seorang jurnalis, bertugas di istana sejak 1963. Dimana masa  pemerintahan Presiden Soekarno, saat itu Indonesia sedang terguncang oleh kelangkaan pangan dan devisa di bank sentral nol,” kata Koos, saat memberikan sambutan peluncuran buku bertajuk “Soeharto : Ketahanan Pangan Dalam Pembangunan Nasional” di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (6/9/2018).

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh stagnasi perdagangan ekspor Indonesia. Hal itu dikarenakan, negara-negara yang selama ini mengimpor bahan-bahan dari Indonesia, yang kebanyakan negara kelompok barat sudah menganggap, Presiden Soekarno cenderung memihak kepada golongan kiri.

Saat masuk di dalam kabinet, Pak Harto menyampaikan gagasan, ketahanan pangan menjadi landasan ketahanan nasional. Konsep tersebut, dikemas dalam kabinet pembangunan, bukan di set up dengan gagasan yang tidak faktual, dan melanggar undang-undang. Termasuk melanggar aturan yang dikeluarkan oleh PBB dan Food and Agriculture Organization (FAO).

Yang dilakukan Pak Harto, Indonesia sebagai anggota PBB, setiap tahun harus berkonstribusi kepada PBB sebagai bukti keanggotaan. Koos menyebut, PBB sudah mengingatkan, bahwa di 2020, 40 persen penduduk dunia akan mengalami krisis pangan. Ada sekira 41 negara akan terlibat dalam krisis pangan tersebut. “Jadi ketahanan pangan yang dilakukan oleh Presiden Soeharto untuk jangka pendek, menengah dan panjang itu sangat realitis, dengan melalui berbagai percobaan di dalam pertanian,” tandasnya.

Ketahanan pangan, bukan hanya bagaimana kita berswasembada beras. Presiden Soeharto sudah sejak 1974 mengarahkan, masyarakat Indonesia untuk melakukan diversifikasi pangan. Koos menyebut, Dirinya bersama jurnalis istana lainnya, yang berada dalam lingkungan pewaris menyaksikan, bagaimana Presiden Soeharto menjabarkan atau menunjukkan kepada masyarakat, tentang deversifikasi pangan, termasuk daging kelinci.

Jadi, apa yang dilakukan Presiden Soeharto tidak terjadi secara tiba-tiba. Selain berlatar belakang dari masa pemerintahan Presiden Soekarno, juga melalui incognito yang pernah dilakukan napak tilas Mahfudi.  Napak tilas 1971 dan 1972 yang dilakukan Pak Harto, dalam rangka mengetahui secara fakta, situasi dan kondisi pangan, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. “Inilah yang membuat Presiden Soeharto sangat konsen terhadap pembangunan masalah pangan,” ujarnya.

Namun Koos menyayangkan, Koperasi Ketahanan Pangan yang dibentuk Presiden Soeharto saat ini sudah ditutup. Padahal, saat koperasi tersebut ada, begitu banyak produk pangan Indonesia yang diekspor ke Jepang. Bahkan saat itu Indonesia mendapatkan bantuan teknologi modern dari pemerintah Jepang.

Kondisi tersebut diperoleh, hasil dari kunjungan pertama Pak Harto di 1968, setelah dilantik menjadi presiden. “Begitu malamnya dilantik, beliau paginya pergi ke Tokyo,  dan meminta perdana menteri Jepang untuk segera memberikan bantuan teknologi pangan untuk pemerintah Indonesia,” ujarnya.

Pemikiran Presiden Soeharto tentang keberhasilan ketahanan pangan itu terangkum di dalam program jangka pendek, menengah dan panjang. Di 1984, Indonesia sukses swasembada pangan. “Tahun 1985, Pak Harto mendapatkan penghargaan dari FAO. Pak Harto membuktikan bagaimana gairah berproduksi pangan di Indonesia,” ujarnya.

Koos menegaskan, peralihan kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto tidak terjadi karena kudeta.

Baca Juga
Lihat juga...