Pakar: Anjloknya Rupiah Akibat Struktur Ekonomi, Lemah

SOLO – Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang sempat bertengger hingga Rp15.029 per dollar AS, dinilai masih hal yang biasa. Hal ini lantaran struktur ekonomi Indonesia yang terlihat  terus melemah dari beberapa bulan terakhir, hingga akhirnya rupiah anjlok terdalam sejak 20 tahun terakhir. 

Pakar Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Lukman Hakim, mengungkapkan, anjloknya rupiah diakibatkan struktur ekonomi Indonesia yang lemah. Kondisi ini terlihat dari neraca perdagangan Indonesia yang masih lesu, karena nilai ekspor dan impor yang hanya beda tipis.

“Saya lihat kondisi saat ini masih sesuatu yang biasa saja. Kenapa? Karena susungguhnya struktur ekonomi kita memang lemah. Nilai ekspor dan impor hanya beda tipis. Inilah yang membuat ekonomi kita lemah, karena nilai tukar rupiah diukur dari situ,” papar  Lukman Hakim, saat ditemui Cendana News di ruang kerjanya, Kamis (6/9/2018).

Solusi untuk membangun rupiah agar bisa bangkit dan kuat, hanya bisa dilakukan dengan kerja panjang. Yakni, dengan meningkatkan nilai ekspor, terutama di bidang industri. Namun, meningkatkan sektor ekspor di bidang industri tidak bisa dilakukan serta merta tanpa menyiapkan sistem ekonomi jangka panjang.

“Kalau solusi jangka pendek yang bisa dilakukan pemerintah hanya dengan menaikkan suku bunga. BI harus menaikkan suku bunga, agar tidak ada kondisi di mana banyak orang ramai-ramai menarik dollar dari Indonesia. Istilahnya biar nyaman,” urainya.

Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNS, menyebut, siapa pun presidennya, kondisi ekonomi Indonesia saat ini memang berat. Sebab, di samping tantangan perdagangan internasional, perang dagang antara Cina dan Amerika tidak bisa terhindarkan. Melemahnya ekonomi Indonesia, terutama  di sektor ekspor terjadi tidak hanya dalam dekade 10 tahun terakhir. Lukman menilai, sektor ekspor Indonesia melemah bahkan sejak reformasi, 1998.

Lemahnya sektor ekspor disebabkan barang-barang yang diekspor Indonesia ke berbagai negara di dunia tidak lagi bidang industri. Pascareformasi justru bahan-bahan baku yang banyak diekspor ke berbagai negara di dunia. Seperti hasil tambang, seperti batu bara maupun hasil perkebunan yang masih bentuk bahan mentah, seperti kelapa sawit.

Pada pemerintahan Presiden Megawati, misalnya, saat itu pemerintah Indonesia memiliki perjanjian dengan Cina untuk perdagangan tambang. Saat itu, nilai ekspor memang besar, namun setelah terjadi perang dagang, Cina mengurangi nilai ekspor Indonesia.

“Justru setelah reformasi, kita gagal melakukan transformasi ekspor di bidang industri. Yang menambah nilai banyak itu justru industri, misalnya manufaktur,” terang Lukman.

Pengamat Ekonomi UNS ini meminta pemerintah serius menangani persoalan rupiah. Sebab, jangan sampai ada gerakan-gerakan yang menyebabkan ekonomi terus melemah, seperti yang terjadi pada krisis moneter 1998.

“Dalam situasi seperti ini, orang pilih menunggu sampai dolar naik terus, karena perang dagang belum selesai, bahkan baru dimulai. Saya justru curiga, jangan-jangan saat ini swasta-swasta tengah membayar utang dolar. Seperti pada 1997-1998 itu seperti itu. Banyak orang butuh dolar untuk membayar utang, maka situasinya menjadi seperti itu,” tandasnya.

Karenanya, saat ini Presiden Jokowi harus kerja ekstra. “Karena ingin maju lagi, maka harus bisa menyelesaikan. Mau tidak mau, atau suka tidak suka, merosotnya rupiah merupakan hasil pemerintahannya,” imbuhnya.

Selain memperbaiki sistem ekonomi, terutama di sektor ekspor industri, pemerintah juga ditekankan, agar mampu memastikan peredaran uang tidak hanya di ibu kota saja.

Sebab, jika roda keuangan hanya berputar di Jakarta, ekonomi di kota-kota besar lainnya juga sulit berkembang. Menurut pengamatannya, sejak 20 tahun terakhir, Indonesia mengalami kekurangan uang dalam jumlah yang sangat banyak. Hal inilah yang membuat bank-bank dari negara-negara maju masuk ke Indonesia.

“Ekonomi kita kalau tidak diperbaiki secara serius, ya kayak gini, industri tidak berkembang. Uang hanya berputar di Jakarta saja,” ucap dia.

Menurutnya, solusi yang dapat dilakukan pemerintah dalam jangka lima tahun ke depan adalah dengan memberikan kebijakan strategis di bidang ekspor indsutri. Yakni, dengan menumbuhkan ekspor industri di bidang pangan.

Dirinya menyakini, industri sektor pangan yang ke depannya tidak bisa tergantikan dengan komuditi industri lainnya.

“Misalnya, industri makanan dan minuman. Ini harus kembali dikembangkan seperti era Orde Baru. Bagaimana makanan dan minuman ini bisa diekspor ke beragai negara-negara. Karena komoditi pangan ini ke depan tidak dapat digantikan. Apa pun makanannnya, yang penting dibuat industri, bagaimana diolah dan dikemas hingga bisa masuk ke negara-negara lain. Tidak hanya di Cina, tapi negara-negara lainnya. Saya ada teman cerita, jika orang-orang di Arab sangat rindu dengan mangga indonesia. Kata mereka, mangga Indonesia sangat enak,” imbuhnya.

Ditambahkan, meskipun saat ini ekspor handrycraf atau pun kerajinan telah ada. Namun, nilainya belum bisa diharapkan untuk bisa diandalkan di sektor ekspor Indonesia.

“Selain itu, keberpihakan negara dengan pelaku bisnis yang akan ekspor juga penting. Yakni, bagaimana meningkatkan nilai ekspor dengan memberikan berbagai kemudahan, baik secara adminitrasi maupun distribusi”, pungkasnya.