Parahnya Pencemaran Sungai di Jakarta

Editor: Satmoko Budi Santoso

202
Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Ali Maulana terkait sungai yang tercemar, di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018). Foto Lina Fitria

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyusun rencana jangka panjang dan jangka pendek untuk mengatasi pencemaran di sungai, termasuk Sungai Ciliwung.

Menurut Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI, Ali Maulana, kualitas air sungai di Ibu Kota mengkhawatirkan, meski secara kasat mata tampak membaik. Namun sebanyak 60% sungai di Ibu Kota masuk dalam kategori tercemar berat.

“Memang oke. Dari segi kasat mata kali atau sungai di Jakarta sudah oke, tapi ternyata berdasarkan kualitas air mengkhawatirkan,” kata Ali di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018).

Kemudian Ali mencontohkan Sungai Ciliwung, yang secara kasat mata terus membaik. Padahal, air di Sungai Ciliwung masuk kategori tercemar sedang. Jumlah bakteri echerichiacoli (e coli) di Ciliwung mencapai 40 ribu per mililiter, padalah baku mutunya hanya 1000 per milimeter.

Ali mengatakan, pencemaran yang terjadi di sungai disebabkan limbah permukiman, perkantoran, dan industri. Limbah yang menyumbang pencemaran terbesar adalah limbah rumah tangga. Limbah-limbah itu membuat kandungan air sungai di Jakarta mengandung bakteri e-coli.

“Jadi memang kelihatannya bagus buat berenang tapi sebenarnya kurang bagus untuk dikonsumsi,” kata dia.

Saat ini Pemprov DKI, lanjut Ali, tengah merumuskan rencana detail (road map) untuk mengatasi pencemaran sungai di Ibu Kota. Road map itu nantinya terdiri dari upaya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Perumusan road map itu ditargetkan rampung pada akhir bulan ini.

“Saya kira bulan September ini harus selesai road map-nya,” pungkasnya.

Terdapat 20 sungai yang menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta kini. Sungai tersebut di antaranya adalah Ciliwung, Cipinang, Angke, Mookevart, dan Buaran.

Ali mengatakan, pihaknya terus melakukan sosialisasi untuk mencegah warga melakukan pencemaran di Kali Ciliwung. Menurutnya, ada dua penyebab utama pencemaran sungai yaitu limbah industri dan pembuangan warga.

“Kenyataan bahwa pinggir sungai di Jakarta itu semuanya membelakangi sungai. Hampir semua rumah rumah bangunan membelakangi sungai. Kan nggak mungkin dibalik. Kami cari solusinya. Pasti kan ada sosialisasi ke masyarakat untuk melindungi sungai dari pencemaran,” sebutnya.

Ali mengatakan, target pada tahun ini adalah menjaga tingkat pencemaran di sungai tidak naik. Dia mengatakan, Gubernur DKI Anies Baswedan menargetkan angka pencemaran berat bisa turun hingga 30 persen.

“Angka pencemaran berat yang 60 persen tadi, menjadi seperti 30 persen dulu. Memang ada di perbatasan, tapi kalau bisa dikurangi yang tadinya cemar sedang ya sudah, cemar sedang saja. Jangan sampai jadi cemar berat. Kalau cemar ringan, ya ringan saja, jangan sampai jadi cemar sedang apalagi cemar berat,” jelasnya.

Ali belum bisa menjelaskan secara teknis langkah-langkah apa yang akan dilakukan Pemprov DKI melalui road map itu. Yang jelas untuk jangka pendek, Pemprov DKI menginginkan agar persentase air sungai yang tercemar berat tidak bertambah dari angka 60%.

“Jangka pendek itu mau dilihat tahun ini sudah harus ada perubahan, saat kita ukur terakhir, paling tidak yang cemar berat jangan nambah. Diupayakan harus berkurang,” tutur Ali.

Sementara untuk jangka panjang, salah satu upaya yang memungkinkan ialah membangun instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) komunal agar limbah rumah tangga tidak langsung mencemari sungai.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginginkan kali Ciliwung seperti Sungai Cheonggyecheon, Seoul, Korea Selatan. Keinginan itu disampaikan setelah blusukan ke sungai yang menjadi tempat favorit warga Korea itu.

“Sungai Cheonggyecheon sebuah inspirasi yang sangat bagus, kalau di Jakarta ada Ciliwung bisa jadi bersih seperti ini, wow, dan itu bisa,” kata Jokowi di Seoul, Selasa, 11 September 2018.

Ali menambahkan, perlu ada upaya bersama terkait dengan daerah penyangga, kota-kota atau Pemerintah Kota yang ada di sekitar Jakarta.

“Upaya kita harus ada kerja bersama antara daerah penyangga, kota-kota atau pemkot yang ada di sekitar kota Jakarta. Kedua, kita petakan penyebabnya,” paparnya.

 

Ali menjelaskan, jenis air limbah yang mencemari sungai di Jakarta terbagi tiga. Pertama, grey water atau limbah yang berasal dari air mandi dan cuci. Kedua, black water yang berasal dari tinja. Ketiga, air limbah dari kegiatan industri.

Dia mencontohkan, untuk mengatasi limbah rumah tangga, Pemprov DKI tengah memetakan kebutuhan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) komunal. Dengan demikian, limbah rumah tangga tidak langsung mencemari air sungai.

“Misalnya yang dibutuhkan IPAL komunal bagi permukiman, itu sedang dipetakan. Kalau IPAL terkait dengan PD PAL Jaya dan Dinas Sumber Daya Air,” jelas Ali.

Ali mengungkapkan, pihaknya akan membahas tentang sanksi bagi masyarakat yang turut andil dalam pencemaran sungai di Jakarta.

“Pak Gubernur minta tolong dibuatin juga sanksinya,” pungkas Ali.

Selain itu untuk menaturalisasi sungai-sungai di Ibu Kota, salah satunya dengan melibatkan masyarakat dalam mengatasi pencemaran sungai.

“Melibatkan komunitas, masyarakat, melalui lurah, RW dan RT. Diupayakan adanya gerakan yang timbul dari masyarakat,” pungkasnya.

Menurut dia, pembersihan sungai dengan melibatkan masyarakat sudah berjalan melalui kegiatan kerja bakti. Tapi tak cukup seperti itu, pemprov juga menekankan budaya membuang sampah pada tempatnya.

“Kalau membersihkan sudah rutin, masyarakat terlibat pada saat kerja bakti hari Minggu. Tapi kita juga harus menggerakkan masyarakat supaya lebih bijak terhadap limbah yang tidak boleh langsung dibuang ke badan air,” pungkasnya.

Berdasarkan pengukuran kualitas air yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup tahun 2014 di 90 titik pada 20 sungai di Jakarta hanya 32% sungai yang dikategorikan tercemar berat. Namun persentase itu terus meningkat pada 2015 menjadi 43%, dan meningkat lagi menjadi 60-61% pada 2016 dan 2017.

 

 

Baca Juga
Lihat juga...