Pelanggaran Tidak Terbukti, MK Tolak Gugatan PHP Walikota Tegal

Editor: Mahadeva WS

601

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK), menolak permohonan gugatan perkara Perselisihan hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Kota Tegal untuk seluruhnya. Gugatan pemohon, mengenai adanya sejumlah pelanggaran saat Pilkada Serentak 2018, tidak terbukti.

Sementara pemohon juga tidak bisa membuktikan gugatannya. Gugatan diajukan oleh pasangan calon nomor urut empat, yakni KH. Habib Ali Zainal Abidin, S. E., M. H sebagai calon walikota dan Tanty Prasetyoningrum, S. H., M. M sebagai calon Wakil Walikota Tegal.

Ketua MK Anwar Usman – Foto M Hajoran Pulungan

Dalam amar putusan yang diucapkan Ketua MK Anwar Usman, MK menolak eksekusi termohon dan eksepsi pihak terkait, serta menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. “Amar putusan, mengadili, dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Anwar Usman, Senin (17/9/2018).

Dalam pertimbangan hukum, MK berpendapat, pemohon mendalilkan telah terjadi praktik politik uang, oleh tim pendukung Pasangan Calon Nomor Urut tiga (pihak terkait), yang mempengaruhi pemilih. Praktinya dilakukan dengan cara membagi-bagikan uang, dengan ketentuan penerima harus memilih pasangan calon nomor urut tiga.

Termasuk adanya pemberian wisata gratis, kepada masyarakat di beberapa kecamatan di Kota Tegal, dengan permintaan untuk memilih pasangan calon nomor urut tiga. Terhadap dalil tersebut, termohon menyatakan bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar, karena pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas, kapan pelanggaran tersebut terjadi, di mana pelanggaran tersebut dilakukan, siapa saja yang melakukan pelanggaran, dan bagaimana  pelanggaran tersebut terjadi.

Selain itu, termohon belum pernah menerima laporan, atau rekomendasi dari Panwas Kota Tegal, mengenai tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait sehubungan dengan tuduhan politik uang dan paket wisata gratis. “Pihak Terkait dalam keterangannya pada pokoknya menjelaskan bahwa dalil politik uang bukanlah termasuk wilayah kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan wilayah kewenangan Bawaslu. Pemohon tidak dapat menerangkan hubungan kausalitas yang nyata dan dapat dibuktikan secara faktual bahwa seandainya tuduhan-tuduhan tersebut benar, hal itu dapat mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait,” kata hakim anggota Arief Hidayat.

Arif menyebut, Bawaslu Kota Tegal juga tidak mengeluarkan rekomendasi apapun terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Sehingga mahkamah tidak mendapat cukup keyakinan, perihal adanya politik uang yang dimaksud. Terlebih apabila dikaitkan dengan perolehan suara, sulit untuk mendapatkan korelasi antara dugaan terjadinya politik uang tersebut dengan perolehan suara pihak terkait.

“Di samping itu, Mahkamah juga tidak mendapatkan bukti adanya politik uang yang dapat dianggap sebagai bentuk desakan atau permintaan untuk memilih pasangan calon tertentu. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai dugaan adanya politik uang tidak beralasan menurut hukum,” ungkapnya.

Sedangkan dalil mengenai angka jumlah surat suara di TPS 4 Kelurahan Muarareja, tidak beralasan, karena pemohon keliru dalam menentukan jumlah DPT yang sesungguhnya. Ada 551 pemilih, dengan penambahan 2,5 persen dari jumlah DPT, maka ada 565 surat suara sesuai dengan jumlah yang diterima KPPS.

Jikapun lanjut Arief, yang dimaksud pemohon bahwa kertas suara atau surat suara tersebut melebihi DPT + 2,5 persen sehingga melanggar ketentuan. Maka setelah Mahkamah mencermati Formulir Model C dan C1-KWK di TPS 4 Muarareja sebagaimana diajukan oleh para pihak, ternyata angka DPT untuk TPS 4 Muarareja adalah 551 pemilih, sedangkan jumlah surat suara yang diterima KPPS adalah 565 surat suara, sehingga tidak melebihi 2,5% sebagaimana ketentuan yang berlaku.

“Selain itu, pada Model C1-KWK tersebut semua saksi pasangan calon telah membubuhkan tandatangannya dan tidak ada pernyataan keberatan dalam penghitungan di tingkat TPS. Berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, dalil Pemohon mengenai 35 pemilih tidak sah pada TPS 3 Muarareja dan mengenai surat suara lebih dari 2,5% di TPS 4 Muarareja tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum,” sebutnya.

Baca Juga
Lihat juga...