Pemkab Sikka Bertekad Bangun Rumah Sakit Tanpa Kelas

Editor: Satmoko Budi Santoso

207

MAUMERE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sikka bertekad memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat sebanyak 15 ribu orang yang belum dijangkau BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat. Jaminan tersebut akan diselenggarakan melalui Kartu Sikka Sehat (KSS).

“Untuk menjamin terpenuhinya hak dasar masyarakat di bidang kesehatan secara adil, merata dan memadai, maka kami akan mendirikan Rumah Sakit Tanpa Kelas (RSTK). Semua pasien harus memperoleh pelayanan prima yang sama tanpa dibeda-bedakan kelasnya,” ungkap Bupati Sikka Robertus Diogo Idong, Senin (24/9/2018), dalam pidato perdana usai dilantik.

Gagasan sementara RSTK ini, sebut Robi sapaannya, akan dibangun pertama di Kecamatan Doreng, sebagai model dan dalam perencanaan, Puskesmas Beru di Kota Maumere akan ditingkatkan statusnya menjadi rumah sakit pratama tanpa kelas untuk juga menjadi model di kawasan perkotaan.

Anggota DPRD Sikka Faustinus Vasco. Foto : Ebed de Rosary

Dengan program ini, menurut anggota DPRD Sikka, Stef Sumandi, yang ditanya Cendana News, maka masyarakat dilayani secara merata, namun perlu disiapkan secara baik agar sinkron dengan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan ada klasifikasi kelas dalam pelayanan kesehatan.

“Apakah nanti pada akhirnya rumah sakit tanpa kelas ini setara kelas satu, dua atau tiga. Kalau setara dengan kelas satu, maka pasien BPJS kelas dua dan tiga disetarakan ke kelas satu, iurannya harus ditambah,” tegasnya.

Tapi kalau setara dengan kelas tiga, tandas Stef, maka tidak jadi soal. Sebab pasien BPJS Kesehatan kelas satu dan dua bisa menginap di kelas tiga. Hanya saja perhitungan keuangannya bisa dibuat di internal rumah sakit dan BPJS Kesehatan.

“Kalau perlu semakin banyak dibangun rumah sakit, maka akan semakin baik. Sebab akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Sikka. Terkait dengan Kartu Sikka Sehat yang ingin disiapkan pemerintah perlu diapresiasi. Tetapi kalau dilihat dari nomenklaturnya, maka kartu ini tidak berlaku bila pasien dirujuk ke luar daerah,” sebutnya.

Karena itu, harap Stef, semua masyarakat Sikka sebaiknya mendapatkan Kartu Indonesia Sehat dan dianggarkan untuk BPJS Kesehatan serta Pemkab Sikka. Setiap tahun membutuhkan minimal belasan miliar rupiah untuk menuntaskan hal ini.

Sementara anggota DPRD Sikka lainnya, Faustinus Vasco, menambahkan, bupati Sikka mau mencontoh program gubernur DKI Jakarta soal Kartu Jakarta Sehat. Alokasi APBD di bidang kesehatan lebih dari 20 persen sudah maksimal.

“Yang perlu dimaksimalkan menekan angka kematian, angka kesakitan, bayi lahir meninggal dan ibu melahirkan meninggal. Sebab bila angka ini meningkat, maka kabupaten Sikka dikatakan tidak sehat. Ini hasil yang nanti dilihat,” sebutnya.

Rumah sakit TC Hillers Maumere, kata Vasco, berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan menjadi rumah sakit rujukan untuk wilayah Flores maupun Lembata. Perlu ada pembenahan dan penambahan fasilitas serta diatur terkait pelayanan kepada pasien asal Sikka dan dari luar Kabupaten Sikka.

“Gagasan dan maksud bupati menerapkan RSTK juga perlu dibahas implementasinya, seperti apa sehingga bisa dipadukan dengan regulasi yang ada. Ini kan bupati baru melempar gagasan dan harus dibahas di dalam rapat bersama DPRD Sikka,” tuturnya.

Selain itu, tambah Vasco, dana untuk pembangunan rumah sakit harus disesuaikan juga dengan kemampuan keuangan daerah. Sebab APBD Sikka hanya Rp1,2 triliun dan 60 persen untuk belanja pegawai serta 40 persen untuk belanja modal.

“Dananya kan cuma sebesar ini sehingga harus dicek dulu gagasan ini. Apa penerapan, seperti apa. Gagasan ini kan baru disampaikan sehingga perlu dibahas kembali pelaksanaannya seperti apa,” tuturnya.

Baca Juga
Lihat juga...