Pengembangan Kebun Sawit, Prioritaskan Milik Rakyat

Ilustrasi lahan sawit. Foto: Dokumentasi CDN

PALU  – Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, mengingatkan para bupati agar dalam mengeluarkan kebijakan pengembangan kelapa sawit, betul-betul memprioritaskan dan memaksimalkan pengembangan kebun plasma atau kebun milik rakyat, baik dalam penanaman baru maupun peremajaan.

“Saya mengimbau kepala-kepala daerah yang berdasarkan kewenangan dan di wilayah yang memiliki perusahaan kelapa sawit, kiranya lebih memaksimalkan peran dalam memprioritaskan pembangunan kebun plasma,” katanya, pada sosialisasi peremajaan kebun kelapa sawit di Palu, Jumat.

Menurut Gubernur, kontribusi komoditas kelapa sawit terhadap PDRB Sulteng cukup signifikan karena mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan sejalan dengan visi-misi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dikatakannya, luas tanam kelapa sawit di Sulteng saat ini diperkirakan hampir 150.000 hektare, dan dari luasan itu terdapat kebun petani atau yang lebih dikenal dengan kebun plasma seluas 75.000-an hektare.

Gubernur mengingatkan bahwa tanaman kelapa sawit pertama masuk di Sulawesi Tengah, dikembangkan dengan pola perkebunan inti rakyat transmigrasi (PIR-Trans) oleh PT Tamaco dan PT Perkebunan Nusantara XIV di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara yang pada waktu itu masih menyatu dalam Kabupaten Poso.

Terkait peremajaan kebun kelapa sawit, gubernur menegaskan, bahwa hal ini memiliki dasar hukum yang sangat jelas agar lahan-lahan perkebunan tetap produktif, utamanya kebun plasma, melalui pengembangan sumber daya manusia dan bantuan sarana serta prasarana.

Gubernur minta agar peremajaan kelapa sawit rakyat benar-benar dilaksanakan sesuai prosedur. “Jangan ada penyalahgunaan di dalam pelaksanaannya seperti pungli. Rakyat Sulawesi Tengah, khusus pekebun sawit harus mendapatkan berkah dari program ini,” ujarnya.

Lihat juga...