Perbaiki Jalan Provinsi, NTT Butuh Dana Rp4,5 Triliun

Editor: Satmoko Budi Santoso

550

MAUMERE – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membutuhkan dana sebesar Rp4,5 triliun untuk memperbaiki jalan provinsi sepanjang 2.800 kilometer yang tersebar di hampir semua dari 21 kabupaten dan kota di Provinsi NTT.

“Dana yang dibutuhkan untuk perbaiki jalan provinsi sebesar Rp.4,5 triliun dari total 2.800 kilometer sebanyak 1.650 kilometer kondisinya rusak berat,” sebut wakil gubernur NTT, Yosef Nae Soi, Sabtu (8/9/2018).

Dikatakan Yosef, pihaknya tidak akan lagi membangun secara sepotong-sepotong. Setahun dialokasikan perbaiki satu atau dua kilometer saja. Tetapi fokus untuk perbaiki sekaligus ruas jalan yang ada di daerah tersebut dan dilakukan secara bertahap per daerah.

Wakil Gubernur NTT Yosef Nae Soi. Foto : Ebed de Rosary

“Jalannya akan dibuat dua jalur dan lebar sehingga dapat memperlancar arus transportasi. Tahun 2019 kami akan aspal jalan Amfoang dan Elar jadi sekian kilometer dibuat dalam setahun. Sekaligus tidak boleh lagi diaspal satu dua kilometer. Sebab percuma saja karena tahun berikutnya akan rusak,” tegasnya.

Banyak sekali skema pendanaan yang akan dipergunakan, sebut Yosef, di antaranya Program Infrastruktur Non APBN atau APBD (PINA), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Kami mantan anggota DPR RI jadi kami tahu, anggaran mana yang bisa dipergunakan. Tiga hari lalu usai dilantik, presiden panggil kami dan bertanya apa program kami. Saya jawab jalan, air dan listrik dan dalam 5 tahun kami akan selesaikan hal ini,” sebutnya.

Kalau jalan, jelas Yosef, menggunakan PINA dan KPBU. Pemerintah Provinsi (Pemprov) menyuruh pengusaha bangun jalan dan pemprov akan mencicil pelan-pelan sambil mengusahakan dana DAK.

“Sepanjang dana DAK itu ada kami akan selesaikan penbangunan jalan provinsi menggunakan dana itu. Tetapi kalau dana DAK tidak ada, maka kita akan kerjasama dengan badan usaha,” ucapnya.

Yang paling memungkinkan, tandas Yosef, adalah skema PINA dan Bappenas sudah menjanjikan akan dipergunakan untuk bandara Komodo di Labuan Bajo. Sementara kalau menggunakan KPBU ada payung hukum yakni Keppres Nomor 38 tahun 2015. Tetapi pilihan yang paling mungkin menggunakan skema KPBU dan DAK.

“Untuk air kami beli mesin untuk mengelola air laut menjadi air tawar, air kotor menjadi air bersih dengan harga Rp110 juta per mesin dan pemerintah pusat memberikan anggaran Rp1,6 miliar per desa tahun 2019,” bebernya.

Kenapa dana desa tersebut, kata mantan anggota DPR RI ini, tidak diambil Rp110 juta untuk membeli mesin dan dipergunakan di desa, sementara pemerintah provinsi membantu pipa air.

Kepala Desa Sikka, Kecamatan Lela, Ignasius Mikael Riwu, saat ditemui pernah meminta agar pembangunan ruas jalan provinsi menuju desa wisata Sikka perlu diperbaiki. Termasuk kerusakan yang terjadi akibat abrasi bulan Juli 2017 lalu yang membuat jalan aspal tersebut terancam putus.

“Pemerintah perlu memikirkan memperbaiki jalan provinsi ini. Apalagi ruas jalan tersebut merupakan satu-satunya jalan menuju desa wisata Sikka. Abrasi yang terjadi setiap tahun juga bisa mengancam jalan tersebut dan menyebabkan ruas jalan terputus,” sebutnya.

Ignasius juga berharap agar jalan tersebut diperlebar namun pemerintah perlu juga memikirkan hunian warga yang berada persis di sebelah utara badan jalan. Apabila jalan tersebut diperlebar.

Lihat juga...

Isi komentar yuk