Perluasan Bandara, Perlu Dialog dengan Warga Terdampak

Editor: Satmoko Budi Santoso

248

DENPASAR – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali menilai, proyek pengembangan bandara termasuk perluasan Apron yang dilakukan oleh Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sangatlah wajar, karena kapasitas bandara saat ini dirasa tidak mampu untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada para penumpang.

Akan tetapi perluasan itu harus diikuti dengan sosialisasi yang memadai kepada masyarakat yang berada di sekitarnya. Karena Ombudsman Bali melihat bahwa perluasan tersebut telah mengurangi atau bahkan bisa berakibat hilangnya mata pencaharian para nelayan yang selama ini menaruh hidup di sekitar areal perluasan.

“Ya menurut kami perluasan bandara memang tidak bisa dihindari jika melihat kapasitas bandara saat ini, itu semua kan untuk menunjang pelayanan. Akan tetapi perluasan itu harus diikuti dengan sosialisasi yang memadai kepada masyarakat yang berada di sekitarnya,” ucap Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali, Umar Ibnu Alkhatab, kepada  Cendana News, Rabu (19/9/2018).

Suasana proyek pengerjaan Perluasan Apron Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali di sisi sebelah barat yang merupakan kawasan Desa Kuta, Badung, Bali.-Foto: Sultan Anshori.

Oleh karena itu, Ombudsman Bali meminta agar pihak Angkasa Pura I bisa segera mengajak publik sekitar ke meja perundingan agar dicari solusi yang saling menguntungkan. Selain itu
menyiapkan alternatif yang bisa didapatkan oleh nelayan dalam menopang kehidupan mereka.

“Ya itu harus dilakukan oleh pihak bandara mengingat pembangunan itu mengorbankan kepentingan masyarakat sekitar terutama para nelayan dan penyedia layanan papan selancar di sana. Artinya, pasca-proyek reklamasi itu, mereka tidak kehilangan pekerjaan,” kata Umar lagi.

Saat ditanya soal apakah Ombudsman Perwakilan Bali akan memanggil pihak bandara dan perwakilan masyarakat Kuta, pria asal Flores ini mengaku, hingga saat ini pihaknya masih mempercayakan pihak bandara bisa menyelesaikan persoalan itu sendiri.

“Kami belum punya rencana, tetapi sangat berharap agar pihak Angkasa Pura I segera mengambil langkah bertemu pihak yang berada di seputaran bandara khususnya yang terkena dampak langsung,” pungkas Umar.

Sementara itu, menurut Humas Bandara Ngurah Rai, Arie Ahsanurrohim, pihaknya selama ini sudah berupaya untuk segera bertemu dengan pihak masyarakat Kuta yang dalam hal ini diwakili oleh Bendesa Adat Kuta. Namun, sejak surat permohonan itu dikeluarkan pada bulan April lalu belum mendapatkan respon dari pihak Bendesa Adat Kuta.

“Menurut informasi yang kami terima kemarin masih ada transisi kepemimpinan di tingkat Bendesa Adat. Jadi kami masih menunggu. Namun kami targetkan dalam dua minggu ke depan sudah bisa bertemu dengan mereka,” kata pria yang akrab disapa Arie ini.

Terkait dampak yang akan terjadi akibat proyek perluasan Apron, Arie mengakui, pasti ada dampak. Karena menurut kajian Amdal yang sudah dilakukan, perluasan Apron itu akan menyebabkan abrasi.

Akan tetapi pihaknya juga akan melakukan langkah-langkah penanggulangan dampak negatif itu. Salah satunya dengan cara melakukan penataan pantai melalui bantuan CSR yang diberikan.

“Intinya kami siap memberikan manfaat bagi masyarakat yang terdampak,” pungkas pria keturunan Arab ini.

Seperti yang diketahui, proyek pengembangan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai terus dikebut. Salah satu target utamanya adalah untuk mendukung perhelatan IMF yang akan digelar di Bali pada 8 Oktober mendatang. Proyek perluasan bandara tersebut menelan biaya sekitar Rp2,2 triliun yang bersumber dari uang negara.

Selain perluasan Apron di sisi barat, proyek pembangunan Bandara Ngurah Rai tersebut masih ada dua paket pembangunan lain, yaitu perluasan Konstruksi Apron Timur dan Pemindahan Sewage Treatment Plant (STP). Terakhir, pembangunan Gedung VVIP, Base Ops TNI dan Penggantian Line Maintenance Airlines.

Hingga saat ini, proyek pengerjaan perluasan tersebut sudah mencapai 95 persen.

Baca Juga
Lihat juga...