PHP Mimika, Paslon Permasalahkan KPPS Tak ber-SK

Editor: Mahadeva WS

233

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika 2018, Senin (3/9/2018). Agenda sidang, mendengarkan keterangan sanksi Pemohon.

Dalam keterangannya, saksi pemohon, Sabastian Fernandus Lolon, merasa keberatan dengan petugas KPPS yang tidak memiliki SK pengangkatan sebagai KPPS. Juga keberatan dengan tidak dimasukkannya form C1 KWK hologram ke dalam kotak suara, dan malah dibawa pulang Ketua KPPS.

“Sebelum melaksanakan pleno tingkat PPD, kami dikumpulkan untuk membuat kesepakatan para saksi di tingkat PPD, soal keberatan saksi, mengenai petugas KPPS yang tidak memiliki SK pengangkatan. Selain itu, ada keberatan mengenai tidak dimasukkannya form C1 KWK hologram ke dalam kotak suara, dan dibawa pulang Ketua KPPS. Juga ada beberapa form KWK yang tidak diisi sama sekali,” ungkap Sabastian Fernandus Lolon di depan majelis hakim, Senin (3/9/2018).

Sabastian menyebut, adanya kotak suara yang sudah terbuka, dan kotak suara yang sudah hancur. Kemudian, ada keberatan para saksi di tingkat PPD, mengenai tidak adanya SK Pengangkatan petugas KPPS dan TPS di beberapa daerah di Kabupaten Mimika.  “Hal ini diketahui berdasarkan pengetahuan Ketua PPD Distrik Wania. Ketua PPD Distrik Wania memberitahu, adanya petugas KPPS dan TPS tanpa SK pengangkatan sebelum kami melakukan pleno di tingkat distrik,” ujarnya.

Pasangan Calon Nomor Urut enam, Eltinus Omaleng dan Johannes Rettob juga menghadirkan saksi bernama Anselmus Serath. Saksi tersebut menerangkan, tidak adanya politik uang yang dilakukan pihak terkait. Anselmus justru menjelaskan, adanya pembuatan laporan kepada Gakumdu, mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT), dugaan penggelembungan suara, dan politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut empat Hans Magal dan Abdul Muis.

Sementara itu, KPU Kabupaten Mimika selaku termohon, menghadirkan saksi bernama, Irmayani, Kasubag Program dan Data KPU Mimika. Irmayani menceritakan, pada tahapan Pilkada Kabupaten Mimika 2018, Dia membagikan surat pengusulan nama-nama petugas KPPS di 18 distrik, kepada seluruh PPD di Kabupaten Mimika.

Terhadap usulan daftar nama-nama KPPS tersebut, KPU kemudian membuatkan draft SK pengangkatan dan lampiran nama-nama KPPS yang diserahkan melalui PPD di masing-masing distrik, untuk dibagikan kepada masing-masing PPS untuk ditandatangani PPS. “Selain itu, kami juga telah menyampaikan kepada PPD agar nama-nama yang telah diajukan tersebut, harus sesuai, karena nama-nama tersebut yang nantinya akan mendapatkan honor dari KPU Kabupaten Mimika. Juga, seluruh PPS di Kabupaten Mimika telah membuat SK KPPS,” sebutnya.

Pada sidang yang sama, MK juga menggelar sidang pembuktian PHP Bupati Mimika 2018 untuk Perkara Nomor 52/PHP.BUP-XVI/2018. Saksi Pemohon, Ronald Martin Mongi, saksi pasangan calon nomor urut dua, di Distrik Wania menegaskan, para saksi calon sepakat, persoalan tidak adanya SK pengangkatan akan diselesaikan di tingkat kabupaten.

Sementara Saksi Pemohon lainnya, Yonatan Iyai, selaku saksi PPD Mimika Baru menjelaskan, tidak adanya SK Pengangkatan PPS disampaikan sendiri oleh anggota PPD dan PPS. Kemudian ketika di pleno kabupaten, hal tersebut kembali dinyatakan oleh Ketua KPU Mimika.

Selanjutnya, Stephen Edward, sebagai Saksi Pemohon di tingkat kecamatan dan kabupaten mengungkapkan, adanya penggelembungan suara yang melebihi Daerah Pemilih Tetap (DPT). “Pemilihan kepala daerah dilaksanakan pada waktu hampir bersamaan yaitu Pemilihan Gubenur Papua 2018, dan Pemilihan Bupati Mimika 2018. Namun ketika dilakukan pleno di tingkat kabupaten, banyak terjadi interupsi dari para saksi. Terutama mereka mempersoalkan SK Pengangkatan KPPS,” pungkas Yonatan Iyai.

Baca Juga
Lihat juga...