Pilwalkot Cirebon Diputuskan Diulang

Editor: Mahadeva WS

305

JAKARTA – Adanya pembukaan kotak suara di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh KPPS pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon terbukti. Hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam pemilihan kepala daerah.

Dengan fakta tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan, KPUD Kota Cirebon menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon 2018. “Amar putusan, mengadili, sebelum menjatuhkan putusan akhir menyatakan, telah terjadi pembukaan kotak suara beberapa TPS oleh KPPS bertempat di PPS. Sehingga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 yang signifikan, mempengaruhi hasil perolehan suara,” kata Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman saat pembacaan putusan Peselisihan Hasil Pemilu (PHP) Pilkada Cirebon, Rabu (12/9/2018).

Ketua MK Anwar Usman – Foto M Hajoran Pulungan

Anwar Usman menegaskan, MK membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon No.100/PL.03.6-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2018, tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon tahun 2018, tertanggal 4 Juli 2018. Sepanjang perolehan suara di Kecamatan Kesambi, Kecamatan Kejaksan, Kecamatan Lemahwungkuk.

“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018 di sepanjang empat kecamatan,” tambahnya.

Selain itu, MK juga memerintahkan pemungutan suara ulang dilaksanakan paling lama 30 hari sejak putusan diucapkan. Kemudian memerintahkan KPUD Jawa Barat dan KPU RI, melakukan supervisi kepada KPU Kota Cirebon dalam pemungutan suara ulang. Masing-masing pihak diminta untuk melaporkan hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan.

Dalam pertimbangannya MK menegaskan, pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada, dan Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8/2018, harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) UU Pilkada yang menyatakan, sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS membuka kotak suara, dan ketentuan Pasal 118 UU Pilkada yang menyatakan, penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) dilakukan dengan cara membuka kotak suara yang hanya dilakukan di PPK.

Dari ketentuan tersebut, pembukaan kotak suara hanya dapat dilakukan di dua tempat, yaitu di TPS dan di PPK.  Apabila dikaitkan dengan kasus a quo di mana alasan pembukaan kotak suara adalah untuk mengambil dokumen berupa salinan Model C-KWK dan salinan Model C1-KWK untuk diberikan kepada PPS dan untuk ditempel di papan pengumuman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 98 ayat (12) UU Pilkada.

Anggota Hakim MK, Saldi Isra mengatakan, yang dinyatakan pasal di atas adalah, KPPS wajib memberikan satu eksemplar salinan berita acara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS. Serta menempelkan satu eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara, pada tempat pengumuman di TPS selama tujuh hari.

“Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pembukaan kotak suara tidak dapat dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan (KPU dan jajaran di bawahnya), kecuali dilakukan sesuai dengan ketentuan atau prosedur atau apabila ada keadaan yang memaksa pembukaan kotak suara dilakukan dengan syarat,” sebutnya.

Di mana pembukaan kota suara, dilakukan di TPS tempat asal kotak suara atau dilakukan di PPK sesuai dengan wilayah administratif TPS dimaksud dan dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan dan atau saksi pasangan calon.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.