Pola Rekrutmen Hakim Ad Hoc Perlu Diperbaiki

Editor: Koko Triarko

257
Juru Bicara MA, Suhadi, -Foto: M Hajoran
JAKARTA — Komisi Yudisial (KY) mengatakan, pola rekrutmen calon hakim Ad Hoc perlu diperbaiki, agar para hakim Ad Hoc ini memiliki nilai integritas dan moral yang bagus. Hal ini disampaikan, menanggapi adanya 19 hakim yang terkena kasus korupsi sepanjang 2005-2018, 10 di antaranya hakim Ad Hoc.
Sementara itu, juru bicara Mahkamah Agung (MA), Suhadi mengaku Mahkamah Agung selama ini telah bersungguh-sungguh dalam rekrutmen hakim Ad Hoc tingkat pertama dan banding.
Menurutnya, pola pikir dan pribadi hakim Ad Hoc sangat menentukan, seperti integritas, moralitas dan etika. Hal ini terbukti dari rekruitmen yang dilakukan MA selama ini, pernah  hanya meloloskan satu hakim Ad Hoc saja. Dan, tahun ini MA meloloskan lima hakim Ad Hoc.
“Adanya hakim Ad Hoc yang melakukan korupsi disebabkan pola pikir dan mental dalam diri pribadi hakim Ad Hoc. Sebab, hakim Ad Hoc itu sebelumnya bukanlah hakim, dan setelah lolos seleksi hakim Ad Hoc hanya mendapatkan dua pekan pembekalan langsung duduk di pengadilan kelas IA, bersama hakim karir yang telah 26 tahun menjadi hakim,” kata Suhadi di Gedung MA, Jakarta, Senin (3/9/2018).
Dijelaskan Suhadi, para hakim Ad Hoc lolos melalui tahapan dalam proses rekrutmen. Setelah lolos seleksi administrasi, para calon akan menjalani seleksi ujian tertulis.
Ujian tertulis tahun ini dilaksanakan dengan closed book, setelah diumumkan kelulusan seleksi tertulis, masyarakat diberi kesempatan menilai dan memberi masukan terkait track record para calon hakim selama 30 hari.
“Selanjutnya, seleksi profile assessment oleh pihak ketiga yang independen setelah itu seleksi wawancara. Setelah calon hakim Ad Hoc Tipikor lulus (tahapan seleksi itu) dan mengikuti pendidikan sertifikasi hakim tipikor selama dua pekan, maka akan diangkat menjadi hakim Ad Hoc. Proses ini sangat cepat dan tidak seperti calon hakim karier,” papar Suhadi.
Untuk itu, kata Suhadi, ke depan panitia seleksi penerimaan calon hakim Ad Hoc akan lebih selektif dan ketat, sehingga menghasilkan hakim yang berkualitas dengan integritas dan moral yang bagus. Agar bisa memutus mata rantai hakim Ad Hoc yang selama ini sering terjerat kasus korupsi.
Sementara itu, Juru Bicara Komisi Yudisial (KY), Farid Wajdi, mengatakan, dalam rangka pembenahan perlu diperhatikan secara serius proses rekrutmen dan pengawasan terhadap hakim Ad Hoc Tipikor. Penting dilakukan cek integritas dengan mendalami rekam jejak calon. Faktor ini harus menjadi fokus dan prioritas dalam proses seleksi.
“Perlu kerja sama lembaga antara MA, KY, KPK dan teman-teman pengiat anti korupsi. Dan, perlu pengawasan terhadap setiap perkara korupsi. Tidak hanya proses sidangnya, tetapi juga soal kegiatan-kegiatan hakim di luar kegiatan dinasnya,” ungkapnya.
Sejumlah hakim Ad Hoc yang terjerat kasus korupsi atau OTT KPK, antara lain Pengadilan Hubungan Industrual (PHI) Bandung-Imas Diansari, hakim Ad Hoc Tipikor pada PN Pontianak-Heru Kusbandono, hakim Ad Hoc Tipikor PN Semarang-Kartini Marpaung, hakim Ad Hoc Tipikor PN Bandung-Ramlan Comel, hakim Ad Hoc Tipikor PN Bengkulu-Toton dan hakim Ad Hoc Tipikor-Asmadinata.
Baca Juga
Lihat juga...