Polres Sikka tak Pernah Hentikan Kasus OTT Kades Habi

Editor: Satmoko Budi Santoso

154

MAUMERE – Pihak Polres Sikka tidak pernah melakukan penghentian penyidikan dan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara kasus Operasi Tangan Tangan (OTT) kepala desa (Kades) Habi Kecamatan Kangae terkait pungutan dana untuk pengurusan sertifikat tanah Prona.

“Dalam kasus Kades Habi, saya tidak pernah memerintahkan SP3 kasus ini. Sebab saya sejak awal paling getol untuk memproses kasus ini. Apalagi ini korbannya berkaitan dengan masyarakat kecil,” sebut Kapolres Sikka, AKBP Rickson PM Situmorang, SIK, Minggu (2/9/2018).

Dikatakan Rickson, Polres Sikka juga bukan serta merta melakukan operasi tangkap tangan. Sebab semua itu dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat dan semua saksi serta tersangka juga sudah diperiksa. Bahkan kedua tersangka pernah ditahan di sel Mapolres Sikka.

“Sebagai penyidik kami akan melengkapi kekurangan yang diminta jaksa. Apa pun yang diminta pasti akan dipenuhi oleh Polres Sikka. Yang jelas kami sudah melakukan pemberkasan apalagi sudah tahap pertama,” tegasnya.

Kapolres Sikka AKBP Rickson PM Situmorang, SIK. Foto : Ebed de Rosary

Rickson menambahkan, pihak kejaksaan negeri Sikka tentunya mempunyai pertimbangan dan pasti akan juga melakukan penelitian berkas perkara yang telah dilimpahkan oleh Polres Sikka. Bila ada kekurangan maka pasti diminta untuk dilengkapi.

“Saya tegaskan tidak benar kasus ini dihentikan penyidikannya. Apabila ada kekurangan maka Polres Sikka tentu akan melengkapi berkas, sesuai dengan permintaan dari pihak kejaksaan,” tuturnya.

Sementara itu, koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) wilayah NTT, Meridian Dewanta Dado, SH, meminta agar Polres Sikka bersikap tegas, akan melakukan SP3 atas kasus OTT kades Habi, atau tetap melanjutkan proses hukum.

“Kami meminta Kapolres Sikka untuk segera bersikap tegas dalam kasus Pungli Prona di Desa Habi. Memilih menghentikan penyidikan kasus itu dengan konsekuensi dipraperadilankan oleh pihak yang berkepentingan, ataukah tetap ngotot melengkapi dan menyempurnakan berkas pemeriksaan. Sesuai petunjuk-petunjuk dari kejaksaan negeri Sikka,” tuturnya.

Dikatakan Meridian, kejaksaan negeri Sikka menyatakan kasus OTT Kades Habi tidak bisa diproses lebih lanjut karena masih ada kekurangan berkas penyidikan. Harus dilengkapi dan disempurnakan oleh Polres Sikka.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sikka, Azman Tanjung, SH kepada Cendana News menyebutkan, pihaknya tidak bisa melanjutkan proses hukum OTT kades Habi yang dilimpahkan oleh Polres Sikka. Sebab kerugian yang ditimbulkan sangat kecil dan tidak sebanding dengan biaya perkara yang dikeluarkan.

“Uang yang dipungut dari masyarakat yang mengurus pembuatan sertifikat Prona juga dipergunakan untuk membeli hewan yang dikonsumsi bersama-sama warga saat acara penyerahan sertifikat. Selain itu juga dibelikan selendang yang diberikan kepada bupati Sikka dan kepala BPN Sikka,” tuturnya.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.