Prabowo: Kekayaan Nasional Banyak Mengalir ke Luar Negeri

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

299

JAKARTA — Prabowo Subianto mengatakan, prinsip ekonomi yang diterapkan pemerintah Indonesia saat ini menyimpang dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengakibatkan kekayaan mengalir ke luar negeri.

“Jadi, masalahnya adalah sistem ekonomi kita saat ini menyimpang dari UUD 1945. Akibatnya kekayaan nasional banyak mengalir ke luar negeri,” kata Prabowo pada acara bedah buku “Indonesia Paradoks” di Jakarta, Sabtu (22/9/2018).

Prabowo menegaskan, bahwa apa yang diungkapkannya ini sudah diakui oleh para menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mantan Danjen Kopassus ini mencontohkan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti yang pernah mengatakan kerugian negara sebesar Rp 2.000-Rp 3.000 triliun di sektor perikanan.

“Jadi beliau mengatakan jumlah kerugian negara Rp2.000-3.000 triliun di sektor ikan saja. Saya masih konservatif dengan mengatakan Rp1.000 triliun karena harus selalu hati-hati dengan angka,” kata Prabowo.

Begitu juga sebut dia, dengan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasutian yang mengakui bahwa ada devisa yang tidak kembali ke dalam negeri.

“Berarti kan benar data-data yang saya sampaikan di buku ini. Jadi, buku saya sudah dibenarkan ini oleh tokoh-tokoh pemerintah sekarang,” pungkas Prabowo.

Menurutnya, kalau ditegakkan kaidah-kaidah fundamental dalam menjaga kekayaan alam bangsa ini, tentunya negara Indonesia menjadi aman dan sejahtera rakyatnya.

Prabowo mengimbau semua rakyat Indonesia harus punya semangat cinta tanah air, harus berpihak pada negara sendiri, jangan kepada negara lain.

Apa yang dikatakan Bung Karno yakni Indonesia Menggugat. Sangatlah jelas, kata Prabowo, bahwa Bung Karno menggugat Belanda meminta kemerdekaan dan kekayaan alam yang diambil keluar oleh Belanda.

“73 tahun merdeka, ternyata apa yang dikatakan Bung Karno masih terjadi, kekayaan kita mengalir ke luar negeri. Waktu, saya bicara kebocoran triliun rupiah, saya ditertawakan. Malah menteri pemerintah sekarang mengakui data-data saya, ekonom juga,” tukas Prabowo.

 

Kekayaan bangsa kita, sebut dia, harus direbut dengan kembali menegakkan sistem ekonomi berdasarkan UUD 1945 pasal 33 yang sangat jelas tidak perlu ditafsirkan lagi. Ayat 1, yang menjabarkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan.

Adapun ayat 2, yakni cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Siti Hadiati Hariyadi atau akrab disapa Titiek Soeharto menghadiri bedah buku “Indonesia Paradoks” dan Ngobrol bersama 300 Jenderal dan Para Intelektual di Jakarta, Sabtu (22/9/2018). Foto: Sri Sugiarti

Sekarang pelabuhan dan bandara diserahkan pada bangsa asing. Tidak ada bangsa yang merdeka di dunia yang mau merdeka menyerahkan pelabuhan dan bandara.

“Pelaburan dan bandara itu ibarat mulut kita dalam kehidupan bernegara. Kalau diserahkan ke asing, ini melanggar UUD 1945. Maaf, Pelabuhan Halim Perdana Kusuma, itu pengelolaannya diserahkan ke asing,” tegasnya.

Sedangkan ayat 3, adalah bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Tetapi ternyata, menurutnya, kekayaan alam Indonesia lebih banyak dikuasai asing.

“Kita harus selamatkan kekayaan bangsa, dengan menegakkan sistem ekonomi berdasarkan UUD 45,” tukasnya.

Acara bedah buku ini dihadiri oleh 300 orang yang merupakan purnawirawan TNI, jenderal dan para intelektual. Tampak pula hadir, Siti Hadiati Hariyadi atau akrab disapa Titiek Soeharto dengan menggenakan baju warna kuning di jejeran depan sebelah kiri.

Dalam pertemuan ini ada tekad bersama membangun menyelamatkan bangsa dengan membangun ekonomi kerakyatan sebagai solusi tatanan ekonomi.

Baca Juga
Lihat juga...