Presiden Soeharto Bawa Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB

Editor: Mahadeva WS

257

JAKARTA – 28 September, adalah tanggal bersejarah bagi Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebuah organisasi internasional yang didirikan pada 24 Oktober 1945, untuk mendorong kerjasama internasional, mencegah kembali terjadinya Perang Dunia.

Tepat pada 28 September 1950, adalah momentum Indonesia secara resmi menjadi anggota PBB ke-60. Keanggotaan ditetapkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB nomor A/RES/491 (V), tentang penerimaan Republik Indonesia dalam keanggotaan di PBB. Pengakuan tersebut diterima, kurang dari satu tahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag (23 Agustus – 2 November 1949).

Pada 28 September 1966, Indonesia diterima kembali di PBB, setelah keluar dari organisasi ini pada 20 Januari 1965, akibat konfrontasi dengan Malaysia. Presiden Soeharto punya peran besar membawa Indonesia kembali masuk menjadi anggota PBB.

Sejarah mencatat, selama masa pemerintahannya, Presiden Soeharto banyak menorehkan sejarah dengan tinta emas, pada keikutsertaaan Indonesia di PBB. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia dua kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu pada 1973-1974, bersama Kenya, Peru, Australia, dan Austria. Kemudian, periode 1995-1996 bersama Botswana, Honduras, Jerman, Italia.

Mengenai Dewan Keamanan PBB, Presiden Soeharto berulangkali memberi masukan, seperti di antaranya, sebagaimana dilansir dalam http://soeharto.co mengutip buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XIV (1992), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, Presiden Soeharto mengusulkan 11 Anggota Tetap Dewan Keamanan penataan kembali PBB penting.

Dengan kedudukannya sebagai Ketua Gerakan Nonblok (GNB), Presiden Soeharto mengemukakan, restrukturisasi atau penataan kembali PBB. Hal itu disebutnya harus segera dilaksanakan. “Indonesia sebagai pimpinan GNB akan membentuk kelompok tingkat tinggi dibantu oleh kelompok ahli yang bertugas merumuskan, memikirkan, menyarankan sedemikian rupa, sehingga penataan kernbali PBB itu menjadi satu badan yang lebih efektif dan demokratis, “ kata Presiden Soeharto kepada wartawan, Selasa (30/9/1992) usai melakukan kunjungan kerja ke New York (AS) dan Tokyo (Jepang).

Penataan kembali PBB, harus dilakukan dengan kerja sama melibatkan Sekjen PBB dan Kaukus Non blok, di Dewan Keamanan (DK), yaitu anggota Non Blok yang duduk dalam DK. Kemudian kerja sama satu dengan yang lain menjadi pegangan Non Blok melalui PBB, untuk suatu keputusan perbaikan-perbaikan. “Kalau dilihat dari segi persyaratan musyawarah, GNB yang beranggotakan 108 negara ditambah kelompok 77 yang tidak anggota non blok kurang lebih 22, maka anggota Selatan-Selatan di PBB (108 + 22) adalah 130. Anggota PBB seluruhnya hanya 179, berarti GNB sudah lebih dari 2/3 anggota PBB akan bisa menang bila ada sidang,“ papar Presiden Soeharto.

Karena itu, menurut Presiden Soeharto, penataan kembali PBB penting. Bukan hanya perangkat yang ada seperti Sekjen dan lembaga-lembaga yang bernaung di bawah PBB, tetapi juga Dewan Keamanannya. “GNB harus berani memikirkan bagaimana caranya menentukan kriteria-kriteria yang bisa masuk akal, bisa diterima akal sehat siapa pun, sesuai dengan situasi dan kondisi global sekarang ini, ” tandas Presiden Soeharto.

Presiden Soeharto menyebut, anggota DK ada 15 negara. Lima anggota tetap yang mempunyai hak veto. Itu disusun seusai Perang Dunia II, yang wewenangnya diberikan kepada negara-negara yang menang perang waktu itu, seperti AS, Perancis, Inggris, Rusia dan RRC. PBB dibentuk untuk mencegah perang dunia sebab perang dunia III sangat berbahaya, meski pada kenyatanya perang tidak pernah terjadi. Yang timbul adalah perang dingin. Gerakan Non Blok berdiri, tidak memihak supaya tidak ada yang merasa kuat.

Menurut Presiden Soeharto, sewaktu PBB lahir, negara-negara yang kalah perang tidak diikutsertakan, dibiarkan untuk membangun sendiri. Sedangkan, sekarang negara yang menang dalam perang, justru kalah dalam proses pembangunan negaranya. “Namun yang kalah perang seperti Jepang dan Jerman berhasil membangun negaranya sesuai dengan kondisi dan situasi sekarang ini, maka negara yang sukses membangun itu punya potensi dan tanggung jawab untuk ikut serta menyukseskan pembangunan. Dengan demikian, keanggotaan tetap DK sudah ditinjau. Minimal dengan penambahan dua negara yang mempunyai potensi itu membangun dunia ini,” tutur Presiden Soeharto.

Akan tetapi, lima tambah dua tetap tidak adil, sebab semua keanggotaannya hanya dari negara maju. Karena itu, harus diambil kriteria lain, agar negara berkembang bisa ikut dalam keanggotaan tetap DK PBB. Kriterianya dapat dilihat dari potensi yang dimiliki suatu bangsa, dalam rangka pelaksanaan pembangunan, juga termasuk jumlah penduduk. Misalnya, negara berpenduduk di atas 175 juta bisa menjadi anggota DK.

“Kalau ini menjadi kriterianya, maka Indonesia dan India akan bisa masuk, Namun, itupun, kurang adil, karena di Afrika dan Amerika Latin tidak akan ada negara berpenduduk di atas 175 juta. Kalau begitu, diambil negara di Afrika dan Amerika Latin yang penduduknya tertinggi diikutkan menjadi anggota DK,” tutur Presiden Soeharto lebih lanjut.

Dengan demikian, Afrika, Asia, Eropa, Amerika dan Amerika Latin akan memiliki wakil di DK PBB, dan anggota tetap itu 11 negara. Mengenai hak veto yang dimiliki DK PBB, tentu sulit untuk mencabutnya sebab sudah diberikan. “Menjadi pertanyaan, apakah kepada anggota lainnya itu diberikan hak veto. Hal itu sangat sulit untuk dipertimbangkan, dan tidak mungkin diubah dan yang mempunyai hak veto tetap hanya lima negara. Kalau demikian agar adil dan demokratis, hak veto itu harus diatur. Boleh saja mereka punya hak veto, tetapi harus ada counter veto. Artinya hak veto dengan jumlah sponsor dua kali lipat. Ini juga akan diatur dengan hak vetonya itu digunakan dengan sebaik­ baiknya,” jelas Presiden Soeharto.

Presiden Soeharto menyebut, kondisi tersebutlah yang sedang dipikirkan oleh Kelompok Tinggi GNB, untuk bekerja sama dengan Sekjen dan Kaukus di DK PBB, dengan tim ahli, yang akan merumuskan pendirian Non-Blok. Pendiriannya memiliki tekad agar GNB, ikut secara aktif dalam penataan kembali PBB, supaya sesuai dengan keadaan.

Presiden Soeharto menyebut, upaya tersebut bukan perjuangan mudah. Penataan kembali PBB adalah salah satu keputusan GNB yang harus dilaksanakan, artinya menjadi keputusan prioritas, dan untuk keputusan lain, masalah pangan, kependudukan dan utang akan menjadi pembahasan selanjutnya.

Masalah pangan dan kependudukan memerlukan peningkatan kerja sama Selatan-Selatan. “Dalam hal ini agar diutamakan masalah pangan oleh masing-masing negara. Pengalaman satu negara yang sukses dalam masalah pangan dan kependudukan harus dipelajari oleh negara-negara lain. Indonesia adalah di antara negara-negara berkembang yang telah berpengalaman dalam hal itu, yang disebut dengan program magang bagi petani negara lain. Mereka belajar dari petani Indonesia dan apa yang dipelajari, diterapkan di negaranya,” ungkap Presiden Soeharto.

Untuk melakukan hal itu, negara berkembang tidak mempunyai dana. Untuk itu, perlu bantuan, pihak ketiga, baik badan internasional maupun negara-negara maju, yang mau membiayai kerja sama Indonesia dengan negara yang ingin belajar tersebut.

Presiden Soeharto di markas besar PBB, New York (1992) (Foto Istimewa Soeharto.co)

Indonesia menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Presiden Soeharto selaku Ketua Gerakan Non Blok (GNB), mendesak PBB mencabut embargo senjata terhadap rnasyarakat Bosnia, agar mereka bisa membela diri, terhadap tindakan kelompok Serbia, yang masih bertindak sewenang-wenang. Seusai menemui Presiden Soeharto di Bina Graha, Kepala Badan Pelaksana Ketua GNB Nana Sutresna rnengatakan, kemampuan Serbia untuk bertindak sewenang-wenang harus dihilangkan.

“Indonesia selaku Ketua GNB akan berusaha lewat kaukus anggota GNB di Dewan Keamanan PBB, agar embargo senjata terhadap Bosnia dicabut, karena keadaan yang tidak adil disana harus dihilangkan, “ kata Nana setelah dipanggil Presiden Soeharto secara mendadak.

Nana mengatakan, rakyat Bosnia yang umumnya beragama Islam, jika telah memperoleh kembali senjata, akan mampu membela diri, dari serangan kelompok Serbia. Indonesia selaku Ketua GNB, akan segera mengirim Dubes Keliling, Achmad Tahir, mengunjungi beberapa negara Eropa, untuk ikut membantu menyelesaikan masalah tersebut.

Presiden Soeharto menginstruksikan kepada Nana, untuk menghubungi Kepala Perwakilan Tetap RI untuk PBB di New York, Nugroho Wisnumurti, agar selaku Ketua Biro Koordinasi GNB, menghubungi anggota-anggota gerakan tersebut yang duduk di DK PBB.

Presiden Soeharto beberapa kali berpidato di PBB, dan pidato di Sidang Majelis Umum PBB tersebut, dinilai yang terbaik selama ini. Penilaian itu diberikan Direktur Eksekutif UNICEF, James P. Grant sewaktu diterima Presiden Soeharto di New York. “Pidato Presiden Soeharto itu adalah pidato yang terbaik di Majelis Umum PBB yang pernah didengar,” ujar James P. Grant Direktur Eksekutif UNICEF.

Di hari keempat kunjungannya di New York, Presiden Soeharto secara berturut-turut menerima Direktur Eksekutif UNICEF, Direktur Eksekutif UNPF Dr. Nafis Sadik, Presiden Slovenia Milan Kucan, Deputi PMI Menlu Kuwait Sheik Salem Al Sabah dan Wakil Presiden Suriname, Jules Rattan.

James P. Grant, sangat menghargai keberhasilan Indonesia menurunkan secara tajam, tingkat kematian anak-anak di bawah usia lima tahun (balita), bahkan lebih rendah dari negara-negara Barat. “Saya juga mendukung program-program kesehatan dan pendidikan yang dilakukan Indonesia. Sebab penurunan tingkat kematian balita tidak berarti, tanpa diikutipendidikan dan kesehatan UNICEF juga sangat menghargai program immunisasi, program PKK yang sangat berhasil, program Posyandu dan berbagai program lainnya yang bisa diterapkan di berbagai negara lain,” tambah James P. Grant.

James Grant meminta, Indonesia bersedia membentuk Tim Kesehatan, yang terdiri dari delapan sampai 10 orang. Tim tersebut untuk membantu menanggulangi masalah kesehatan di Somalia, di mana masalah kesehatan anak-anak sangat menonjol di negara yang ditimpa musibah kelaparan tersebut.

Baca Juga
Lihat juga...