Presiden Soeharto Sangat Perhatian Pada Para Petani

Editor: Mahadeva WS

472

JAKARTA – Tak ada presiden di Indonesia yang begitu memiliki perhatian besar kepada petani, selain Presiden Soeharto. Pada peringatan Hari Tani Nasional, yang diperingati setiap 24 September, sudah sepantasnya petani mengucapkan terima kasih kepada Presiden Soeharto, yang mengangkat martabat dan taraf kehidupan para petani di Indonesia.

24 September, ditetapkan sebagai Hari Tani Nasional. Penetapan tersebut untuk mengingat, bahwa pada tanggal itu, tepatnya di 1960, Presiden Soekarno menetapkan Undang-undang No.5/1960. tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960).

Selama masa pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto berhasil meningkatkan produksi hasil pertanian. Sektor perekonomian rakyat yang berbasis pertanian, memang memegang posisi kunci dalam perekonomian nasional. Bahkan pada saat krisis ekonomi mendera Indonesia, perekonomian rakyat dalam hal ini sektor pertanian tidak banyak terpengaruh dan relatif stabil.

Di era kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia mencapai swasembada pangan di 1984. Petani Indonesia mampu memberikan bantuan pangan kepada penduduk dunia yang kelaparan. Dalam pidato di perayaan ulang tahun ke-40 FAO di Roma, 14 November 1985, sebagaimana dilansir dalam buku “Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya”, Otobiografi Presiden Soeharto yang dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H dan diterbitkan oleh Penerbit: PT Citra Lamtoro Gung Persada, 1989, Presiden Soeharto mengungkapkan, petani Indonesia memberikan bantuan secara gotong-royong dan sukarela sebesar 100.000 ton gabah untuk petani miskin dunia.

Petani Indonesia menyerahkan gabah itu ke Food and Agricultural Organization (FAO), untuk kemudian diteruskan ke saudara-saudaranya dengan keluarga yang mengalami kelaparan di berbagai kawasan, khususnya di benua Afrika. “Ini merupakan kejadian untuk pertama kalinya, dunia menyaksikan bantuan antar-petani,” tegas Presiden Soeharto.

Presiden Soeharto mengungkapkan kegembiraannya pada prestasi dan kerja keras para petani untuk mendukung program swasembada pangan. “Sebelum berswasembada, Indonesia adalah pengimpor beras yang jumlahnya cukup besar yakni sekitar dua juta ton per tahun,” beber Presiden Soeharto.

Keberhasilan tersebut, merupakan hasil kerja keras seluruh anak bangsa, yang dilaksanakan secara ulet, menurut suatu rencana pembangunan yang realistis tanpa kehilangan cita-cita masa depan. Atas prestasi yang gemilang dalam dunia pertanian tersebut, Dirjen FAO, Edouard Saouma, pada 1986, memberikan penghargaan kepada Indonesia, untuk memperingati keberhasilan Indonesia di bidang pertanian, khususnya dalam mencapai swasembada pangan.

Penghargaan tersebut ditandai dengan sebuah medali, yang di satu sisi bergambar wajah Presiden Soeharto, dan di sisi lainnya bergambar seorang petani sedang menanam padi dengan tulisan From Rice Importer to Self-Sufficiency. Sebuah penghargaan menjadi berkah tersendiri yang tentu patut disyukuri dan kemudian diamalkan.

Untuk penghargaan tersebut, Presiden Soeharto memutuskan untuk menjual medali yang terbuat dari emas, perak, dan perunggu tersebut. Hasil penjualan dipergunakan untuk membantu negara-negara kelaparan, serta membiayai aktivitas FAO dan negara-negara yang memerlukan bantuan.

Pada peringatan Hari Tani Nasional yang dipusatkan di Kampung Purareja Desa Ciasem Hilir, Kabupaten Subang, Jawa Barat, 24 September 1968, sebagaimana dilansir dalam http://soeharto.co, Presiden Soeharto mengingatkan para petani, agar berhati-hati dalam memanfaatkan hasil panen.

Para petani, yang mendapat tambahan pendapatan karena dapat memanfaatkan air bendungan Jatiluhur, sehingga mampu menanam padi dua sampai tiga kali setahun, diingatkan agar tidak lupa daratan dan bersuka ria secara berlebih-lebihan. “Daripada menghabiskan pendapatan tambahan ini, lebih baik memasukkannya dalam Bank Desa atau Lumbung Desa untuk membeli pupuk, obat-obatan serta traktor,” ungkap Presiden Soeharto di tengah-tengah sawah Purareja.

Pada pertemuan organisasi petani, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Presiden Soeharto mencurahkan perhatian dan pemikirannya. Seperti yang dilakukan pada pembukaan sidang Majelis Pleno Organisasi HKTI di Istana Negara, sebagaimana dilansir dalam http://soeharto.co, Presiden Soeharto meminta HKTI turut mengambil bagian aktif dalam usaha pembangunan di sektor pertanian.

Presiden Soeharto (Foto Istimewa Soeharto.co)

“Benar-benar terjumlah di tengah-tengah petani. Berilah mereka petunjuk, bimbinglah mereka dan bangkitkan kepercayaan mereka bahwa masa depan benar-­benar di tangan mereka. Dan sekali-kali jangan hanya menjadi organisasi yang lepas dari jutaan petani yang menjadi tujuan pengabdian organisasi ini,” kata Presiden Soeharto.

Para pemimpin petani dari seluruh Indonesia, hadir dalam pembukaan sidang majelis Pleno Organisasi. Sidang berlangsung selama lima hari, dan bertujuan untuk memantapkan fungsi organisasi, yang prosesnya telah berjalan hampir dua tahun sejak kelahiran HKTI di April 1978. Mereka menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan memantapkan pula program kerjanya.

Presiden Soeharto mengatakan, perbaikan kehidupan petani merupakan bagian penting dari tujuan pembangunan. Salah satu masalah pembangunan yang menonjol adalah, bagaimana kita dapat mengusahakan agar para petani dan desa secara bertahap mampu berdiri kokoh diatas kemampuannya sendiri.

Pemecahan terhadap masalah tersebut, bagian dari ikhtiar, yang akan dapat selesai dalam satu dua tahun, tetapi mungkin juga tidak selesai dalam enam sampai 10 tahun. Petani kita umumnya, memiliki modal, sementara desa pada umumnya belum memiliki prasarana ekonomi, yang dapat membangkitkan potensi ekonomi. “Sebab itu, menaikkan tingkat hidup petani berarti, usaha untuk menaikkan penghasilan petani, yang serentak kita kaitkan dengan usaha swasembada pangan dalam ruang lingkup nasional,” tandas Presiden Soeharto.

Presiden Soeharto menekankan, Indonesia harus dengan sungguh-sungguh melaksanakan intensifikasi pertanian dengan Panca Usaha, yakni penyediaan irigasi yang baik, penggunaan pupuk, penggunaan obat-obat, cara bertanam yang lebih baik. Persoalan yang harus dipecahkan bukan hanya bagaimana meningkatkan produksi, tetapi bagaimana memperbaiki nasib petani. “Haruslah diusahakan agar hasil produksi yang meningkat benar-benar dapat dinikmati oleh petani sendiri, dan tidak jatuh ke tangan pihak lain,” tambah Presiden Soeharto.

Pembentukan Badan Usaha Unit Desa (BUUD), merupakan bagian penting dari strategi memperbaiki nasib petani dan pembangunan desa. Pada mulanya BUUD baru menangani peningkatan produksi. Namun demikian diharpakan, untuk selanjutnya, dapat menjadi koperasi desa yang kuat. Bukan saja menangani pertanian padi, tapi juga peternakan, perikanan, kerajinan rakyat dan usaha-usaha lain untuk mengembangkan ekonomi desa.

“Semua usaha ini mempunyai tujuan ganda, yakni meningkatkan penghasilan nyata petani, swasembada pangan, kebangkitan ekonomi desa, perluasan kesempatan kerja, perluasan jenis produksi dan peningkatan ekspor,” pungkas Presiden Soeharto di pertemuan HKTI di 1978 tersebut.

Baca Juga
Lihat juga...