PSDKP Tertibkan Penangkapan Hiu di WPP

191
Ilustrasi hiu - Foto Dokumentasi CDN

BANDA ACEH – Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo, Banda Aceh, menertibkan aksi penangkapan hiu yang terjadi di daerah tersebut. Upaya itu dilakukan karena, penangkapan hiu dilarang oleh undang-undang di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 572 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kepala PSDKP Lampulo, Banda Aceh, Basri menjelaskan, WPP 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda. Secara administrasi, sisi utara WPP 572 berbatasan dengan India. Sebelah timur berbatasan dengan pantai barat Pulau Sumatera, sebelah selatan berbatasan dengan Australia, dan sebelah barat Sumatera Samudera Hindia.

“Wilayah pengawasan PSDKP Lampulo, Banda Aceh tergolong luas dan secara umum WPP 572 di sebelah utara berbatasan dengan batas terluar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, India dan di sebelah selatan berbatasan dengan batas terluar ZEE Indonesia Autralia dan jika ditarik garis ke Selatan menyusuri batas WPP 571 hingga perbatasan antara Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh,” jelas Basri.

Basri menyatakan, tidak semua hiu dilarang ditangkap oleh undang-undang. Dan tercatat, tidak ada nelayan di kepulauan yang berada di paling ujung barat Sumatera tersebut, yang khusus memburu atau menangkap hiu. “Hiu yang dilindungi undang-undang itu tertangkap secara tidak sengaja oleh nelayan pancing tuna atau nelayan lainnya, kedepan kita akan terus tertipkan penangkapan hiu yang dilindungi,” tandasnya.

Ada pun hiu yang dilindungi undang-undang meliputi, Hiu Martil (Sphyrna leweni), Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus), Hiu Gergaji (Pristis microdon), Hiu Paus (Rhyncodon typus) dan Hiu Monyet/Cucut Pedang (Alopias pelagicus). Hiu tersebut dilarang keras ditangkap atau diekspor, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelantan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2014. Keputuan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEPMEN-KP/2013, dan Permen KP No 12/2012.

Pemerintah Republik Indonesia melarang keras pemburuan hiu dan ragam jenis mamalia lainnya, yang dilindungi Undang-undang No.45/2019, tentang perubahan atas Undang-undang No.31/2004 tentang Perikanan. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 85 bunyinya, setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunaka alat penangkap ukan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapan penangkaoan ikan di wilayah perikanan NKRI sebagaimana dimaksud pasal 9 dipidana penjara paling lama 5 tahun dan didenda paling banyak Rp2 miliar. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...