Resensi Buku: Ketahanan Pangan Ruh Pembangunan Pak Harto

Oleh Mahpudi

579

Dari sebuah dokumen CIA terungkap bahwa beberapa waktu setelah  Mayjen Soeharto berhasil menggagalkan kudeta G30S oleh PKI pada Oktober 1965 datang utusan dari Pemerintah Amerika Serikat. Utusan dimaksud hendak menawarkan bantuan dan kerjasama. Betapa tidak, saat itu Amerika Serikat tengah gigih membendung pengaruh komunisme di dunia, terutama di wilayah Asia. Keberhasilannya menumpas, termasuk membubarkan PKI dan melarang ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia, melegakan sekaligus meringankan usaha mereka.

Masih diceritakan dari dokumen itu, Mayjen Soeharto hanya mau berunding jika prasyarat yang dimintanya disetujui pemerintah AS. Alih-alih meminta senjata apalagi uang, Mayjen Soeharto justru meminta beras. Harus dipahami, tahun 1965 kehidupan rakyat Indonesia berada pada masa sangat sulit. Rakyat miskin dimana-mana, inflasi melambung hingga 650%, defisit hingga 175%, orang-orang antri  membeli bahan pokok yang semakin langka. Sementara para politisi sibuk bertengkar saling menjatuhkan. Pemandangan yang sungguh mengiris hati. Karenanya, ketika diri Beliau berkesempatan untuk memulihkan dan menertibkan keamanan nasional. Tak hanya masalah keselamatan fisik rakyatnya yang dipikirkan, Pak Harto juga bertindak bagaimana rakyatnya juga diselamatkan dari kekurangan pangan. Baginya, tak ada ketahanan nasional di dalam negara yang rakyatnya kurang makan.  Kelak, masalah ketersediaan dan kecukupan pangan akan menjadi tema sentral sekaligus ruh strategi pembangunan yang dipilih Pak Harto ketika menjadi Presiden kedua di negeri ini.

Buku setebal 258 halaman berjudul Soeharto: Ketahanan Pangan dalam Pembangunan Nasional (2018)  mengungkap dengan gamblang bagaimana Pak Harto  setahap demi setahap mengembangkan strategi pembangunan ini. Sebuah buku yang melengkapi khasanah pembangunan ala Presiden Soeharto yang tidak banyak diungkap pada masa kini.

Koos Arumdanie, sang penulis bukan ahli pertanian melainkan sorang jurnalis yang telah mengikuti dari dekat dinamika pemerintahan di Istana Negara sejak masa Presiden Soekarno hingga Presiden Soeharto. Berbekal catatan-catatan semasa aktif meliput kegiatan kepresidenan ini pula, ketua Pewaris (Persatuan Wartawan Istana) Koos Arumdanie mengungkap  lebih rinci apa itu ketahanan pangan dalam hubungannya dengan Pembangunan Nasional di Era Orde Baru.

Dibagi dalam sepuluh bab, buku ini secara lengkap menghadirkan sejumlah data dan informasi yang cukup menarik tentang latar belakang Pak Harto memilih ketahanan pangan sebagai basis pembangunan nasional, termasuk bagaimana peran BULOG dan Koperasi maupun inovasi teknologi yang diadopsi Pemerintah Orde Baru. Harus diakui, kegigihan Presiden Soeharto mewujudkan ketahanan pangan membuahkan hasil yang pencapaiannya diakui badan pangan dunia (FAO). Jika pada tahun 1969 produksi beras Indonesia mencapai 12,2 juta ton, maka pada tahun 1984 Indonesia menghasilkan lebih dari 25,8 juta ton.  Itu pula yang membuat FAO pada Juli 1986 menganugerahi medali emas kepada Presiden Soeharto yang bertuliskan “From Rice importer to self-sufficiency”. Medali yang khusus diberikan kepada kepala negara di dunia yang berhasil dalam pembangunan pertanian, khususnya dalam mencapai swasembada pangan.

Dengan menggunakan paradigma dimensi ketahanan pangan yang dibuat FAO,penulis buku ini mencoba menganalisis apa yang telah dilakukan Presiden Soeharto. FAO menggunakan istilah Food Security  untuk menjelaskan tentang ketahanan pangan. Dengan definisi ini maka ketahanan pangan diposisikan sebagai tolok ukur terhadap kekuatan gangguan pangan di masa depan, atau ketiadaan suplai pangan akibat berbagai faktor seperti kekeringan, instabilitas ekonomi, gangguan transportasi angkutan pangan, hingga terjadinya konflik atau peperangan.

Berdasarkan definisi tersebut  ada empat komponen yang harus dipenuhi suatu negara untuk mencapai ketahanan pangan yakni; (1) Tercukupinya pasokan pangan, (2) Stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun, (3) Aksesibilitas dan keterjangkauan terhadap pangan, dan (4)Kualitas keamanan pangan. Masih menurut Koos Arumdanie, secara umum kebijakan Presiden Soeharto sebagaimana tercermin dalam program pembangunan nasional dengan  jelas mengupayakan stabilitas pangan, khususnya beras, yang diindikasikan dengan kemampuan menjamin harga dasar dan harga tertinggi yang ditetapkan melalui pengadaan pangan nasional. Demikian pula dengan melakukan operasi pasar dan terhadap tingkat harga di pedagang besar (grosir) yang jauh lebih stabil dari harga beras di pasar internasional. (lihat Hal. 17-18).

Selain itu, membangun pertanian nasional yang kuat menjadi keputusan politik yang dibuktikannya dengan menyediakan anggaran pembangunan bagi sektor pertanian dan irigasi yang selama bertahun-tahun dalam jumlah besar. Puncaknya terjadi ketika Presiden Soeharto mengesahkan Undang-Undang RI No.7 tahun 1996 tentang Pangan,  yang menempatkan ketahanan pangan sebagai titik sentral kebijakan pembangunan bangsa.

Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Harapan Kita ini terasa lebih memiliki bobot dengan dimasukkannya sambutan dari tiga tokoh nasional yakni Prof. Dr. J.B Sumarlin, Dr. Ir. Muslimin Nasution, dan Siti Hardiyanti Rukmana. Masing-masing memberikan catatan kenangannya tentang kesungguhan Bapak Pembangunan Nasional  ini dalam membangun peradaban bangsanya, khususnya di bidang ketahanan pangan. Sebuah kisah menarik disampaikan oleh puteri sulung beliau Siti Hardiyanti Rukmana, yang menunjukkan bahwa Pak Harto tak pernah berhenti memikirkan ketahanan pangan bangsanya. Sebuah kisah yang menggambarkan betapa ketahanan pangan begitu mendarah daging dalam jiwa kepemimpinan Bapak Pembangunan Indonesia.

Dikisahkan oleh Mbak Tutut, sejak berhenti dari jabatan Presiden RI ke-2 , Pak Harto yang saat itu sedang terkena stroke dikunjungi   Hioe Husni Wijaya, teman memancingnya. Pak Harto pun bertanya, “sekarang harga beras berapa?” yang dijawab Hioe:”Enam ribu dua ratus, Pak.”  Beliau menimpali: ”Mahal ya, kasihan rakyat,” raut mukanya tampak murung. “Itu beras dari mana, dalam negeri apa impor?” Lagi Pak Harto bertanya.  Hioe menjawab bahwa beras itui menurut pemberitaan berasal dari Vietnam. Pak Harto semakin masygul;”Berarti swasembada saya gagal.”  Dalam pembicaraan berikutnya, Pak Harto pun melontarkan keinginan. Beliau ingin menyediakan 10.000 gerobak dorong yang menjual paket nasi murah berisi nasi, naget ikan, sambal, dan sayur. Beliau bertutur;”Sebungkus Rp.5.500,- harga dari pembuatnya Rp. Rp.4.500,- jadi pedagang dapat untung Rp.1000,- Kalau sehari dari satu gerobak terjual 50 bungkus, sebulan dapat Rp.1,5 juta. Dan kalau ada 10.000 gerobak, berarti di Jakarta akan ada 10.000 keluarga yang sejahtera.” Sayang sekali sakit yang diderita Pak Harto semakin menjadi dan beliau harus dirawat di rumah sakit. Keinginan itu tak dapat diwujudkan hingga akhir hayatnya.

Bagi Anda yang tengah mencari hikmah di balik keberhasilan pembangunan era Orde Baru, buku ini layak dibaca.***

Mahpudi, penulis sejumlah buku tentang Pak Harto dan magister di bidang Studi Pembangunan.

Lihat juga...

Isi komentar yuk